Disiplin Fiskal, Wamenkeu: Negara Bangkrut Jika Belanja Tak Terkontrol

JAKARTA, DDTCNews - Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyebut Indonesia termasuk negara yang menerapkan disiplin fiskal.

Suahasil mengatakan pemerintah terus berupaya menjaga defisit terjaga di bawah 3% PDB, terutama setelah pandemi Covid-19. Menurutnya, defisit APBN yang terlalu lebar dapat menyebabkan kerugian pada stabilitas ekonomi suatu negara.

"Kalau tidak disiplin, pemerintah bisa belanja besar-besaran. Banyak negara yang bisa bangkrut karena belanja negaranya tidak terkontrol. Tidak punya penerimaan, tetapi belanja," katanya dalam kuliah umum di Universitas Lambung Mangkurat, Jumat (29/9/2023).

Suahasil mengatakan defisit sempat melebar karena APBN berperan sebagai instrumen countercyclical selama pandemi Covid-19. Pada 2020, defisit APBN tercatat mencapai 6,09% terhadap PDB, tetapi berangsur turun menjadi 4,65% PDB pada 2021 dan 2,38% pada 2022. Selain itu, posisi utang pemerintah pun masih berada di kisaran 39,6% PDB.

Menurutnya, penurunan defisit APBN ini tergolong cepat karena UU 2/2020 memberikan ruang pelebaran defisit di atas 3% selama 3 tahun atau hingga 2022. Adapun pada tahun ini, defisit APBN diproyeksi hanya akan sebesar 2,28% PDB.

Dia menjelaskan defisit APBN biasanya digunakan sebagai pembanding untuk mengukur kesehatan keuangan suatu negara. Pasalnya, defisit yang lebar juga bakal dibarengi dengan utang yang tinggi.

Suahasil menyebut semua negara harus mengalami pelebaran defisit saat pandemi Covid-19. Ketika Indonesia mampu melaksanakan konsolidasi fiskal secara cepat, masih ada negara yang belum mampu menurunkan defisitnya ke level seperti sebelum pandemi Covid-19.

Beberapa negara tersebut di antaranya Malaysia yang masih defisit 5,3% PDB, Amerika Serikat dan Thailand 5,5% PDB, China 7,5% PDB, serta India 9,6% PDB pada 2022.

"Pada saat diperlukan, kita bisa melebarkan defisit, tetapi setelah itu kita kembalikan lagi ke level yang aman, di bawah 3%," ujarnya. (sap)