KEBIJAKAN PEMERINTAH

Di AFMGM, Negara Asean Sepakat Penguatan Kerja Sama Pajak dan Kepabean

Dian Kurniati
Sabtu, 26 Agustus 2023 | 07.00 WIB
Di AFMGM, Negara Asean Sepakat Penguatan Kerja Sama Pajak dan Kepabean

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kelima kiri) bersama Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo (kelima kanan), menteri keuangan dan gubernur bank sentral negara-negara ASEAN, dan sejumlah delegasi mengikuti sesi foto bersama saat pertemuan menteri keuangan dan gubernur bank sentral ASEAN (AFMGM) ke-10 di Jakarta, Jumat (25/8/2023). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/aww.

JAKARTA, DDTCNews - Negara anggota Asean bersepakat untuk memperkuat kerja di bidang pajak dan kepabeanan dalam 10th The Asean Finance Ministers' and Central Bank Governors' Meeting (AFMGM), hari ini.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan negara Asean berkomitmen memperkuat basis penerimaannya secara bersama-sama. Melalui kerja sama ini, negara Asean bakal saling berkolaborasi untuk mencegah terjadinya erosi basis pajak dan kepabeanan.

"Masing-masing dari Asean membutuhkan penerimaan pajak. Kita enggak mau mengambil basis pajaknya orang lain dan Indonesia juga enggak mau basis pajak di Indonesia diambil sama orang lain," katanya, dikutip pada Sabtu (26/8/2023).

Sri Mulyani mengatakan kerja sama ini mencakup bermacam aspek di antaranya pertukaran informasi serta mempercepat penyelesaian dan penerapan standar prosedur dan pedoman yang disepakati.

Dia menjelaskan kerja sama pajak dan kepabeanan di antara negara Asean sebetulnya telah berlangsung sejak ada inisiatif pertukaran data otomatis. Kerja sama ini bakal terus disempurnakan agar pertukaran data makin sempurna dan intensif.

Menurutnya, pertukaran data di antara otoritas pajak dan kepabeanan di Asean idealnya harus dapat terprediksi dan tepat waktu.

"Pasti masih banyak sekali yang akan disempurnakan dalam mekanismenya, termasuk untuk custom, karena kita akan membentuk custom economic community," ujarnya.

Soal kepabeanan, Sri Mulyani menjelaskan setiap negara Asean ternyata memiliki karakteristik berbeda. Misalnya, Laos tidak memiliki perbatasan negara dalam bentuk lautan.

Dengan berbagai kondisi yang ada di lapangan, negara Asean ingin memastikan aktivitas kepabeanan berjalan secara efisien dan aman.

"Karena bagaimana pun kita juga dihadapkan pada adanya safety atau security seperti lalu lintas barang yang memang ilegal," imbuhnya. (sap)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
Bagikan:
Facebook DDTC
Twitter DDTC
Line DDTC
WhatsApp DDTC
LinkedIn DDTC
user-comment-photo-profile
Belum ada komentar.