BERITA TERKINI
JAKARTA, DDTCNews - Realisasi penerimaan pajak sepanjang semester I/2023 sudah mencapai Rp970,2 triliun, setara 56% dari target. Topik tersebut menjadi salah satu pembahasan media nasional pada hari ini, Rabu (5/7/2023).
Pemerintah sendiri mematok target penerimaan pajak pada 2023 senilai Rp1.718 triliun. Dengan capaian ini, realisasi penerimaan pajak semester I/2023 masih mencatatkan pertumbuhan 9,9% jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.
Meski melambat, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan penerimaan pajak masih terus menunjukkan kinerja positif sejalan dengan pemulihan ekonomi nasional.
"Ekonomi kita masih tumbuh cukup baik," kata Sri Mulyani.
Menurut menkeu, penerimaan pajak masih menggambarkan tren yang positif, sejalan dengan membaiknya aktivitas ekonomi masyarakat. Dia pun telah memaparkan kinerja APBN pada semester I/2023 kepada Presiden Joko Widodo dalam sidang kabinet paripurna.
Selain update tentang kinerja penerimaan pajak, ada pula pembahasan mengenai kinerja APBN 2023, keputusan soal target rasio pajak dalam RAPBN 2024, hingga kondisi ekonomi menjelang pemilu 2024.
Realisasi penerimaan pajak yang sudah mencapai 56% ditopang oleh penerimaan PPh badan yang tumbuh 26,2% dan PPN dalam negeri yang tumbuh 19,5%.
Kemudian, penerimaan kepabeanan dan cukai tercatat senilai Rp135,4 triliun atau terkontraksi 18,8%. Sementara untuk penerimaan negara bukan pajak (PNBP), realisasinya mencapai Rp302,1 triliun atau tumbuh 5,5%.
Realisasi PNBP ini telah mencapai 68,5% dari target, terutama berasal dari komoditas nonmigas yang tumbuh 94,7% dan dividen BUMN yang tumbuh 19,4%. (DDTCNews)
Meski kinerja penerimaan masih positif, pemerintah mewaspadai tren moderasi harga komoditas terhadap pendapatan negara. Seperti diketahui, boom commodity tidak lagi sekencang tahun-tahun lalu.
Pada sidang kabinet paripurna, Presiden Jokowi mengingatkan para menteri agar mewaspadai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pendapatan negara, termasuk pajak. Menurutnya, kinerja setoran pajak mulai melambat ketimbang periode yang sama tahun lalu. (DDTCNews)
Pemerintah mencatat kinerja APBN kembali surplus senilai Rp152,3 triliun pada semester I/2023. Angka ini setara 0,72% terhadap produk domestik bruto (PDB).
Sri Mulyani Indrawati mengatakan surplus APBN terjadi karena realisasi pendapatan negara tercatat Rp1.407,9 triliun, sedangkan belanja negara tercatat senilai Rp1.254,7 triliun. Menurutnya, surplus tersebut menandakan pengelolaan APBN yang positif. (DDTCNews)
Pemerintah dan DPR menyepakati target rasio perpajakan (tax ratio) pada tahun depan sebesar 9,95% hingga 10,2% dari PDB.
Target rasio perpajakan pada RAPBN 2024 tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan usulan awal pemerintah dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) yang hanya sebesar 9,91%-10,18%.
Dalam mengejar target tersebut pemerintah akan melakukan berbagai upaya antara lain mendorong tingkat kepatuhan dan integrasi teknologi dalam sistem perpajakan dan memperluas basis pajak melalui intensifikasi ataupun ekstensifikasi. (DDTCNews)
Kepercayaan masyarakat kepada DJP disebut mengalami kenaikan. Hal ini terungkap dalam hasil survei Indikator Politik Indonesia pada Juni 2023 menunjukkan tingkat kepercayaan publik terhadap DJP meningkat hingga 83,7 persen setelah sempat menyentuh 53,7 persen pada April 2023.
Rendahnya tingkat kepercayaan publik terhadap DJP pada bulan April 2023 diakibatkan oleh kasus yang menjerat mantan pegawai DJP. Namun, di luar kasus tersebut, publik tercatat masih menaruh kepercayaan tinggi terhadap otoritas. (Republika)
