KEBIJAKAN PEMERINTAH

Perkuat Sistem Ditjen Dukcapil, World Bank Beri Pinjaman Rp 3,7 T

Muhamad Wildan
Jumat, 19 Mei 2023 | 09.00 WIB
Perkuat Sistem Ditjen Dukcapil, World Bank Beri Pinjaman Rp 3,7 T

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews - World Bank mengucurkan pinjaman US$250 juta atau Rp3,7 triliun untuk memperkuat sistem kependudukan dan pencatatan sipil di Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri Indonesia.

Pinjaman akan dipakai untuk mengembangkan infrastruktur publik digital prioritas seperti platform verifikasi identitas, electronic know your customer (e-KYC), identifikasi digital, serta pertukaran data untuk memfasilitasi proses berbagi informasi antarkementerian yang mudah dan aman.

"Proyek ini dapat mendukung peningkatan taraf hidup penduduk Indonesia dengan memastikan setiap orang memiliki NIK dan dapat menggunakan NIK dengan mudah untuk bertransaksi dengan lembaga pemerintahan dan swasta, baik secara fisik maupun daring," kata Mendagri Tito Karnavian, dikutip pada Jumat (19/5/2023).

Melalui proyek-proyek yang dilaksanakan dengan menggunakan pinjaman tersebut, lanjut Tito, infrastruktur data pada Ditjen Dukcapil akan dimodernisasi sekaligus ditingkatkan keamanannya.

"Proyek ini dapat membantu kita untuk terus menjaga keamanan data kependudukan sekaligus membangun platform digital terdepan di dunia yang kelak berkontribusi kepada pencapaian visi e-government Indonesia," ujar Tito.

Sistem identifikasi merupakan faktor kunci dalam pembangunan. Kemampuan pemerintah untuk memverifikasi identitas dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap berbagai jenis layanan dari pemerintah dan swasta seperti perlindungan sosial, kesehatan, pendidikan, hingga jasa keuangan.

"World Bank siap mendukung pemerintah meningkatkan identifikasi digitalnya serta memanfaatkan teknologi untuk mencapai taraf ekonomi maupun inklusi sosial yang lebih baik bagi seluruh warga Indonesia," tutur Direktur World Bank untuk Indonesia dan Timor Leste Satu Kahkonen.

Dengan sistem identifikasi digital, publik dapat mengontrol informasi pribadi mereka tanpa perlu secara fisik datang ke kantor Dukcapil. Sebagai negara kepulauan, Indonesia perlu memiliki sistem identifikasi digital guna mempercepat transisi menuju negara maju. (rig)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
Bagikan:
user-comment-photo-profile
Belum ada komentar.