BERITA TERKINI
Ilustrasi. Gedung Ditjen Pajak.
JAKARTA, DDTCNews – Ditjen Pajak (DJP) menyatakan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 48/2023 diterbitkan dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak pengusaha emas perhiasan.
Melalui PMK 48/2023, pabrikan dan pedagang emas memiliki kewajiban untuk memungut PPh Pasal 22 sebesar 0,25% dan PPN sebesar 1,1% ataupun 1,65% dari harga jual.
"Kami ingin membawa toko-toko emas itu masuk ke dalam sistem perpajakan karena memang selama ini kepatuhannya perlu ditingkatkan," kata Direktur Peraturan Perpajakan I DJP Hestu Yoga Saksama, dikutip pada Minggu (14/5/2023).
Dengan berlakunya PMK 48/2023, pabrikan emas perhiasan wajib memungut PPh Pasal 22 ketika menjual emas perhiasan kepada pedagang emas perhiasan.
"Jadi kami tahu toko emas yang mana yang beli dari pabrik tadi," ujar Yoga.
Ketika pedagang emas perhiasan menjual emas perhiasan kepada pabrikan emas perhiasan, kewajiban untuk memungut PPh Pasal 22 juga berlaku. Pedagang emas perhiasan wajib memungut PPh Pasal 22 ketika menjual emas perhiasan kepada pabrikan.
Yoga menuturkan pedagang emas kerap kali mengumpulkan emas perhiasan dalam bentuk scrap untuk dijual kepada pabrikan emas perhiasan.
"Ketika toko emas perhiasan ini menjual emasnya ke pabrikan, ia juga harus memungut PPh Pasal 22 untuk pabrikan emas. Jadi ini bolak-balik, pabrikan memungut PPh-nya toko, toko juga memungut PPh-nya pabrikan," tuturnya.
Terkait dengan kewajiban pemungutan PPN, PMK 48/2023 memuat disinsentif bagi pengusaha kena pajak (PKP) pedagang emas yang tidak memiliki faktur pajak lengkap atas perolehan emas perhiasan yang dilakukan penyerahan ke konsumen akhir.
Apabila PKP pedagang emas perhiasan tidak memiliki faktur pajak lengkap atas perolehan emas yang dilakukan penyerahan, PPN yang harus dipungut adalah sebesar 1,65%. Jika ada faktur pajak lengkap, PPN yang dipungut hanya sebesar 1,1%.
"Biasanya toko emas yang belum masuk sistem tidak mau dapat faktur pajak lengkap. Pokoknya beli saja, tidak mau menunjukkan identitas. Kalau toko emas itu sudah ada di dalam sistem dan dia membeli dari pabrikan dengan menunjukkan identitas sehingga pabrikan bisa menerbitkan faktur pajak lengkap, tarif si toko ini 1,1%," kata Yoga. (rig)
