BERITA TERKINI
.jpg&w=3840&q=75)
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Hestu Yoga Saksama.
JAKARTA, DDTCNews – Ditjen Pajak (DJP) mengundang seluruh pihak untuk berkontribusi dalam penyusunan jurnal kajian ilmiah perpajakan Indonesia, Scientax. Topik ini menjadi bahasan beberapa media nasional pada hari ini, Senin (21/10/2019).
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Hestu Yoga Saksama mengatakan misi awal dari pembuatan Scientax mengacu kepada aspek kepatuhan dan penerimaan pajak. Edisi pertama telah rilis dengan topik penegakan hukum dan kepatuhan.
“Pada Volume I No. 1 ini kami angkat isu law enforcement dan kepatuhan. [Topik] pada edisi selanjutnya akan berbeda,” ujarnya.
Pria yang juga menjabat sebagai Pemimpin Redaksi Scientax tersebut mengatakan topik pada penelitian dan kajian pada edisi selanjutnya berkaitan dengan dua aspek. Pertama, kebijakan pajak. Kedua, sistem administrasi dalam mendukung kepatuhan pajak.
Untuk itu, sambungnya, DJP mengundang akademisi, praktisi, peneliti, dan pemerhati masalah bidang ilmu perpajakan untuk berpartisipasi dalam edisi lanjutan Scientax. Kontibusi bukan hanya dalam bentuk penelitian, melainkan juga penelaahan atas hasil kajian yang dikirimkan.
Artikel yang diterbitkan dalam Scientax telah melalui proses review, evaluasi dan penyuntingan oleh dewan redaksi, mitra bestari dan anggota staf editorial. Scientax dapat diakses melalui laman web https://ejurnal.pajak.go.id. Jurnal ilmiah ini terbit dua kali dalam setahun yakni pada Oktober dan April dalam bentuk elektronik.
Adapun reviewer dalam Scientax terdiri atas beberapa pakar, seperti Darussalam, Gunadi, Haula Rosdiana, Ahmad Komara, Arifin Rosid, Budi Susila, Gatot Soepriyanto, Gusti Ayu Indah Ratnasari, Lasmin, Niken Evi Suryani, Christine Tjen, dan Sriadi Setyanto.
Selain itu, beberapa media nasional juga menyoroti pelantikan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin. Pasalnya, masih ada pekerjaan rumah dari sisi fiskal yang harus dikerjakan untuk mendukung program prioritas lima tahun mendatang.
Berikut ulasan berita selengkapnya.
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Hestu Yoga Saksama mengatakan ruang lingkup Scientax cukup luas. Ruang lingkup tersebut antara lain berkaitan dengan administrasi dan kebijakan perpajakan Indonesia, serta komparasinya dengan berbagai negara lain.
“Yang meliputi pelayanan, edukasi, pengawasan/penegakan hukum, peraturan, sistem informasi dan lainya. Kajian juga bisa mengangkat isu-isu perpajakan kontemporer saat ini,” katanya.
Sri Mulyani Indrawati mengatakan ke depannya tugas Kementerian Keuangan masih harus berkutat dalam agenda untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat, menurunkan kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan meningkatkan pembangunan infrastruktur hingga ke pelosok.
Untuk itu, upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak juga masih menjadi pekerjaan rumah. Pada saat yang bersamaan, otoritas fiskal perlu mengoptimalkan belanja negara agar masyarakat mendapatkan manfaat maksimal.
Presiden Joko Widodo mengungkapkan adanya lima program prioritas pemerintahannya bersama Wakil Presiden Ma’ruf Amin dalam lima tahun mendatang. Kelima prioritas ini disebutkan saat Jokowi menyampaikan pidato sesuai dilantik.
Kelima aspek yang menjadi prioritas itu adalah pertama, pembangunan sumber daya manusia (SDM). Kedua, pembangunan infrastruktur. Ketiga, penyederhanaan segala bentuk kendala regulasi. Keempat, penyederhanaan birokrasi secara besar-besaran. Kelima, transformasi ekonomi.
“Kita harus bertransformasi dari ketergantungan pada sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujar Presiden Jokowi.
Pemerintah akan meminta bukti kepatuhan pajak bagi Anda yang ingin meminta layanan publik tertentu di Kementerian Ketenagakerjaan. Syarat tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No.18/2019.
“Untuk mewujudkan aksi pencegahan korupsi … , perlu dilakukan peningkatan pemantauan dan pengawasan pemenuhan kewajiban perpajakan bagi wajib pajak melalui konfirmasi status wajib pajak (KSWP),” demikian bunyi penggalan pertimbangan dalam beleid tersebut. (kaw)
