BERITA TERKINI
Ilustrasi. (foto: Phinemo)
JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah menyiapkan skema insentif baru untuk maskapai udara. Regulasi yang memuat insentif pajak pertambahan nilai (PPN) diharapkan selesai pada pekan ini.
Sesmenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan skema insentif fiskal untuk maskapai udara sudah mendapat lampu hijau dari Presiden Joko Widodo. Insentif terkait PPN ini ditujukan untuk meringankan biaya operasional maskapai udara.
“Kita sudah menyelesaikan skema insentif fiskal terkait operasional penerbangan. Berita terakhir PP yang mengatur pemberian insentif PPN tidak dipungut akan segera kita rilis dalam 1-2 hari ini. Artinya posisi sudah disetujui presiden, tinggal proses administrasi,” katanya, Rabu (10/7/2019).
Dia memaparkan skema insentif diatur dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP). Insentif itu akan berlaku untuk jasa persewaan dan perbaikan pesawat, persewaan di luar daerah kepabaenan, dan importasi suku cadang.
Pemberian fasilitas fiskal ini diharapkan mampu meringankan biaya operasional maskapai udara. Susiwijono menyatakan struktur biaya maskapai paling besar untuk kebutuhan bahan bakar dan persewaan. Dengan demikian, insentif diarahkan untuk jasa persewaan dan jasa pemeliharaan.
“Komponen paling besar maskapai itu kan avtur dan leasing. Kalau dibebaskan PPN 10% maka itu akan ada dampaknya. Belum lagi pembebasan di sisi pemeliharaan, itu juga akan mengurangi struktur biaya maskapai,” paparnya.
Susi menambahkan skema insentif akan paralel dengan kebijakan diskon 50% tarif tiket pesawat untuk rute-rute tertentu yang berlaku hari ini. Sehingga, kombinasi insentif dan juga diskon tiket mampu menjadi angin segar bagi industri maskapai udara.
“Jadi pemerintah bukan hanya minta industri penerbangan untuk bagi-bagi sharing loss dengan diskon tiket. Pemerintah juga tetapkan pemberian insentif dan itu sudah disetujui presiden, tinggal dirilis,” katanya. (kaw)
