BERITA TERKINI
Chief Economist Bank Mandiri Andry Asmoro dalam Macro Economic Outlook 2019 di Plaza Mandiri, Rabu (15/5/2019).
JAKARTA, DDTCNews – Laju pertumbuhan ekonomi nasional diprediksi tidak mampu mencapai asumsi yang sudah dipatok dalam APBN 2019 sebesar 5,3%. Ada beberapa tantangan yang berisiko menghambat akselerasi perekonomian.
Chief Economist Bank Mandiri Andry Asmoro memproyeksikan perekonomian Indonesia pada tahun ini mencapai 5,22%. Perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan China menjadi faktor eksternal yang perlu diwaspadai karena berimplikasi negatif bagi negara emerging market seperti Indonesia.
“Risiko penurunan permintaan dunia dan kembali meningkatnya tensi perang dagang antara AS dan China sekarang ini akan menjadi faktor risiko bagi ekonomi Indonesia untuk tumbuh lebih tinggi kedepannya,” katanya dalam Macro Economic Outlook 2019 di Plaza Mandiri, Rabu (15/5/2019).
Dia meminta agar pemerintah bisa memperhatikan betul dinamika domestik untuk menggenjot perekonomian. Setidaknya ada tiga aspek yang harus menjadi perhatian, yakni penjagaan konsumsi domestik, peningkatan kinerja ekspor, dan akselerasi kegiatan investasi
Ketiga aspek tersebut, menurut Andry, akan menentukan laju pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun ini. Dia melihat kebijakan belanja pemerintah akan memengaruhi tingkat konsumsi nasional terutama untuk kelompok masyarakat bawah.
“Belanja pemerintah kami soroti karena berkontribusi kepada pembangunan nasional melalui belanja sosial dan transfer ke daerah,” paparnya.
Di sisi lain, upaya untuk mendorong ekspor dan investasi tidak kalah peliknya. Ekspor cenderung terkontraksi karena melemahnya permintaan dari negara tujuan ekspor Indonesia. Sementara itu, kegiatan investasi sedikit terdistorsi kegiatan politik pada kuartal I/2109. Oleh karena itu, kuartal II dan III menjadi periode krusial dalam kinerja perekonomian nasional.
“PMA [penanaman modal asing] yang terkontraksi sebesar 0,9% (yoy) pada tahun politik menunjukkan investor cenderung bersikapwait and see. Jadi, angka 5,22% sudah memperhitungkan hal tersebut sehingga angkanya tidak seagresif target pemerintah,” imbuhnya. (kaw)
