Tingkatkan Devisa, Ini 5 Program Sektor Energi

JAKARTA, DDTCNews – Penarikan devisa menjadi arahan Presiden Joko Widodo akhir-akhir ini setelah nilai tukar rupiah terus mendapat tekanan. Arahan itu tidak terkecuali untuk sektor energi dan sumber daya mineral.

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama (Biro KLIK) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Agung Pribadi mengatakan ada lima program yang akan dilakukan sesuai kesepakatan dalam rapat terbatas, Selasa (14/8/2018).  

Pertama, untuk sektor minyak dan gas bumi (migas), PT Pertamina akan membeli seluruh lifting minyak yang diproduksi oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS). Kementerian ESDM, lanjut dia, akan memfasilitasi dari sisi regulasi.

“Ini akan bisa mengurangi impor kita. Ini akan difasilitasi dari sisi regulasi dan berlaku secepatnya,” ujar Agung, Rabu (15/8/2018).

Kedua, Presiden Joko Widodo akan meneken Perpres terkait kewajiban pencampuran biodiesel dalam BBM (B-20) dan berlaku mulai 1 September 2018. Perpres yang berlaku baik untuk BBM subsidi maupun nonsubsidi ini diperkirakan akan berdampak pada penghematan senilai US$2 miliar pada tahun ini dan US$4 miliar pada tahun depan.

Ketiga, pemerintah membuka tambahan ekspor batubara sebanyak 100 juta ton. Hingga saat ini, dari jumlah tersebut, Menteri ESDM telah memberikan persetujuan tambahan awal sekitar 25 juta ton. Penambahan ini dinilai mampu tambah devisa US$1,5 miliar.

Agung mengungkapkan sudah ada beberapa perusahaan yang mengajukan penambahan produksi. Dengan harga batubara yang sedang membaik pada saat ini, langkah ekspor diperkirakan memberikan dampak positif pada penerimaan negara.

Keempat, mendorong penggunakan produk dalam negeri (TKDN) untuk industri hulu migas dan proyek kelistrikan. Ini dilakukan sepanjang tersedia di dalam negeri dengan tidak menerbitkan master list untuk bebas bea masuk.

Kelima, penerapan digitalisasi nozzle untuk BBM Jenis Tertentu (Solar) dan BBM Khusus Penugasan (Premium). Nozzle ini akan dibuat secara real time sehingga pengawasan bisa konsumsi hingga masyarakat bisa dipantau secara langsung.

Kementerian ESDM melalui Badan Pengatur Hulu Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) bersama Pertamina, jelas Agung, menggandeng PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk untuk memasang digitalisasi nozzle di 5.518 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). (kaw)