JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah telah menyampaikan tanggapan kepada DPR mengenai RUU Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN tahun 2016. Dalam penyampaian itu, pemerintah menilai adanya perlambatan ekonomi global pada tahun 2016 sangat mempengaruhi proyeksi asumsi-asumsi APBN terutama sisi pendapatan perpajakan.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah melakukan penyesuaian terhadap target pendapatan dan belanja pada APBN tahun 2016 untuk mengembalikan kredibilitas APBN agar tetap menjadi instrumen fiskal yang berkelanjutan atau sustainable, sehat dan efektif.
"Konsolidasi fiskal tercermin dari perubahan target pendapatan negara, khususnya dari sektor perpajakan agar lebih realistis, mempertajam belanja negara sesuai prioritas pembangunan dan peningkatan efisiensi belanja negara, dan pengelolaan pembiayaan anggaran dan utang negara secara hati-hati atau prudent," ungkapnya melalui akun resmi instagramnya, Selasa (18/7).
Adapun, Mantan Direktur Bank Dunia tersebut pun menegaskan pemerintah juga berupaya untuk lebih bertanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan utang yang baik yang dipakai oleh semua negara di dunia, dan menjaga utang negara tidak membahayakan perekonomian dan membebani generasi yang akan datang.
Di tengah perlambatan dan ketidakpastian ekonomi global tersebut, pada 2016, Pemerintah Indonesia tetap berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mencapai target-target pembangunan, antara lain: