BERITA TERKINI
JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah menilai besaran utang yang sudah mencapai Rp3.672 triliun hingga bulan Mei 2017 masih di ambang batas yang aman. Pasalnya dalam UU Paket Keuangan Negara, batasan utang berkisar 60% dari nominal Produk Domestik Bruto (PDB) yang sebesar Rp13.717 triliun dalam APBN 2017.
Berdasarkan nominal PDB tersebut, utang pemerintah masih berada di bawah 30%, atau lebih tepatnya 28%. Sementara itu, pemerintah justru ingin menambah utang dengan kisaran Rp42,3 triliun hingga Rp76,6 triliun melalui RAPBNP 2017.
Terkait hal ini, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Suahasil Nazara mengakui APBN masih menimbulkan defisit fiskal, yang disebabkan oleh belanja negara yang lebih tinggi dari penerimaan negara.
"Mulai dari pembangunan infrastruktur dan peningkatan perlindungan sosial, jadi pengeluaran diatur untuk mendorong belanja lebih tinggi. Defisit itu dibiayai oleh pembiayaan yang salah satunya berasal dari utang. Jadi kami menjalankan APBN yang bersifat defisit," ujarnya di Gedung DPR RI Jakarta, Selasa (11/7).
Maka dari itu, pemerintah tetap berhati-hati dalam menerbitkan Surat Utang Negara maupun melakukan pinjaman. Suahasil mengakui pemerintah memiliki langkah terbaik untuk tetap menjaga angka utang yang tidak terlalu besar.
"Jika utang dipakai untuk membangun infrastruktur, maka nanti ada pengembalian dari infrastruktur itu yang akan membuat utang lebih sustain dan bisa dibayar. Masyarakat itu bisa tumbuh, pendapatan naik, PDB pun tumbuh, jadi ada penerimaan yang digunakan untuk membayar utang," paparnya.
Di samping itu, proyeksi pendapatan negara sebesar Rp1.714,1 triliun dan belanja negara yang mencapai Rp2.111,4 triliun atau lebih tinggi, maka akan ada defisit fiskal sebesar Rp397,2 triliun atau 2,92% terhadap PDB dalam RAPBNP tahyn 2017. Defisit 2,92% itu meningkat 0,5% dibanding APBN 2017 yang sebelumnya dipatok Rp330,2 triliun atau 2,41% terhadap PDB.
