BERITA TERKINI
HUANGZHOU, DDTCNews – Pemerintah India menyatakan posisi dengan tegas terkait maraknya kasus korupsi dan penghindaran pajak melalui suaka pajak di luar negeri yang oleh banyak perusahaan di dunia.
Perdana Menteri (PM) India Narendra Modi menyatakan pemerintah perlu berkomitmen penuh mengatasi permasalahan tersebut. Ia juga mengajak negara-negara yang tergabung dalam 20 untuk segera mengurangi kerahasiaan perbankan yang berlebihan.
“Kita tidak boleh memberi toleransi sama sekali terhadap segala bentuk korupsi, uang gelap dan adanya loophole dalam administrasi dan kebijakan di setiap negara. Kita juga harus berbuat sesuatu untuk mengurangi penggunaan suaka pajak,” ujarnya dalam pertemua G-20 kemarin, Senin (5/9).
Menurutnya, banyak perbankan dengan tingkat keamanan luar biasa yang menyembunyikan tindak pidana korupsi dan hal-hal semacam itu. Pemerintah juga harus mulai menyederhanakan regulasi internasional yang rumit karena justru dapay menimbulkaan celah hukum (loophole).
"Tentunya sistem keuangan dan perekonomian global yang stabil sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan," tambahnya.
Dalam kesempatan yang sama, Narendra juga mendukung penuh aksi dalam Based Erosion and Profit Shifting (BEPS) serta mengajak negara-negara lainnya untuk ambil bagian dengan menerapkan aksi base erosion and profit shifting (BEPS) dalam rentang tahun 2017-2018.
Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Barrack Obama mengapresiasi tindakan PM India tersebut atas upayanya untuk melaksanakan reformasi perpajakan di tengah skenario ekonomi global yang sedang sulit.
Sebagai informasi tambahan, seperti dilansir India Today, pertemuan pemimpin negara-negara G20 berlangsung mulai dari Minggu (4/9) hingga Senin (5/9) di Huangzhou, China.
Negara-negara yang tergabung di antaraya adalah Argentina, Australia, Brazil, Canada, China, Prancis, Jerman, India, Indonesia, Italia, Japan, Mexico, Russia, Arab Saudi, Afrika Selatan, Korea Selatan, Turki, Inggris, Amerika Serikat, dan Uni Eropa. (Amu)
