BERITA TERKINI
Ilustrasi.
KRUNG THEP MAHA NAKHON, DDTCNews – Pemerintah Thailand resmi memberikan insentif pajak baru berupa pemangkasan tarif pajak bumi dan bangunan (PBB). Insentif tersebut sudah mulai diberlakukan sejak 19 Maret 2023.
Fiscal Policy Officer (FPO) Pornchai Thiraveja mengatakan pemberian insentif berupa pemangkasan tarif PBB berpotensi menurunkan penerimaan daerah. Dia memperkirakan penerimaan yang hilang mencapai THB6,28 miliar atau sekitar Rp2,79 triliun.
“Pemotongan pajak terbaru ini merugikan pemerintah daerah hingga 6,28 miliar baht. Nanti, angka penerimaan yang hilang akan ditutup oleh Biro Anggaran,” katanya dikutip dari bangkokpost.com, Minggu (26/3/2023).
Sebelumnya, pemerintah Thailand pernah mengalokasikan anggaran untuk memberikan insentif berupa penurunan tarif PBB sebesar 90% selama 2020-21. Insentif tersebut mulai diberlakukan pada Juni 2020.
Kala itu, insentif diberikan untuk memitigasi dampak pandemi Covid-19. Insentif tersebut ternyata menimbulkan kerugian negara yang signifikan, yaitu THB30 miliar atau setara dengan Rp13,40 triliun per tahun.
Pemerintah lantas mempertimbangkan kembali kebijakan tersebut karena besarnya beban fiskal yang harus ditanggung negara. Alhasil, pemerintah memutuskan untuk tidak memperpanjang pemberian insentif pemotongan tarif PBB.
Saat ini, pemerintah kembali memberikan insentif yang sama dengan cara yang berbeda. Saat ini, jenis kavling tertentu berhak mendapatkan diskon PBB sebesar 15% dan masih dapat menikmati diskon tambahan sebesar 50% berdasarkan ketentuan sebelumnya.
Khusus bidang tanah tertentu yang telah menikmati pemotongan PBB sebesar 90% tidak berhak atas pengurangan PBB sebesar 15% lagi. Bidang tanah yang dimaksud termasuk pengembangan proyek perumahan yang menerima pemotongan PBB sebesar 90% untuk maksimal 3 tahun. (rig)
