BERITA TERKINI
Ilustrasi.
PHNOM PENH, DDTCNews - Perdana Menteri Kamboja Hun Sen menyetujui usulan pembebasan pajak untuk sekolah swasta selama 5 tahun, mulai dari 2024 sampai dengan 2028.
Asisten Perdana Menteri Eang Sophalleth mengatakan sekolah swasta memiliki peran penting untuk memberikan pendidikan kepada masyarakat. Untuk itu, pemerintah perlu mengapresiasi langkah pegiat pendidikan yang mendirikan sekolah untuk masyarakat.
"Perdana menteri menganggap kegiatan kemanusiaan semacam ini menjadi bentuk kontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat Kamboja," katanya, dikutip pada Jumat (3/2/2023).
Sophalleth menuturkan perdana menteri menyetujui usulan pembebasan pajak pada sekolah swasta setelah bertemu dengan Asosiasi Pendidikan Tinggi Kamboja (Cambodian Higher Education Association/CHEA).
Dalam pertemuan tersebut, perdana menteri sempat memuji langkah CHEA yang mempromosikan metode pengajaran secara online selama pandemi Covid-19.
Pembebasan pajak akan diberikan kepada semua institusi sekolah swasta di Kamboja, kecuali pajak atas gaji guru dan staf, pajak bumi dan bangunan, serta pajak paten.
Sementara itu, Ketua CHEA Heng Vannda menilai pembebasan pajak pajak selama 5 tahun sangat berarti untuk melonggarkan arus kas sekolah swasta. Menurutnya, sekolah swasta dapat mengalihkan uang pajak tersebut untuk meningkatkan kualitas pendidikan.
Dia memandang sekolah swasta saat ini memiliki banyak ide untuk meningkatkan kualitas pendidikan para siswa. Dia berharap kebijakan tersebut dapat mendorong sekolah swasta makin berkembang.
"Sulit bagi kami untuk mengeluarkan biaya lebih banyak karena ekonomi belum sepenuhnya pulih. Pembebasan pajak ini akan sangat membantu," ujarnya seperti dilansir khmertimeskh.com.
Senada, pegiat pendidikan sekaligus pemilik sekolah swasta Quach Mengly menilai insentif pajak untuk sekolah swasta akan berdampak positif pada peningkatan kualitas SDM di Kamboja. Dia juga meyakini kebijakan ini akan mempercepat Kamboja mencapai tujuan menjadi negara maju. (rig)
