Waduh! Masih Ada 12,4 Juta SPT Belum Diproses IRS, Restitusi Terhambat

WASHINGTON D.C., DDTCNews - Government Accountability Office (GAO), semacam Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), mencatat otoritas pajak AS, Internal Revenue Service (IRS), masih belum mampu menyelesaikan masalah backlog pemrosesan Surat Pemberitahuan (SPT).

Per September 2022, GAO mencatat masih terdapat 12,4 juta SPT yang belum diproses oleh IRS. Jumlah ini meningkat 1,9 juta bila dibandingkan dengan total backlog SPT pada akhir tahun lalu.

"Hingga akhir Desember 2022, masih ada 12,4 juta SPT yang mengantre untuk diproses oleh IRS. Implikasinya, para wajib pajak terlambat menerima restitusi," tulis GAO dalam laporannya, dikutip Senin (19/12/2022).

Untuk tahun pajak 2022, rata-rata restitusi yang diterima oleh wajib pajak di AS mencapai US$3.100. Keterlambatan IRS dalam memroses SPT bakal menghambat pencairan restitusi yang berimplikasi pada tekanan keuangan bagi rumah tangga rentan.

IRS sesungguhnya telah berupaya untuk menekan backlog SPT melalui berbagai strategi, seperti dengan mewajibkan pegawai untuk lembur, mengalokasikan 700 pegawai dari divisi lain untuk turut memroses SPT, hingga menggunakan sistem IT untuk meneliti SPT yang disampaikan oleh wajib pajak.

Guna mempercepat pemrosesan SPT, GAO merekomendasikan kepada IRS mendigitalisasi informasi yang disampaikan oleh wajib pajak dalam SPT yang disampaikan secara manual. Digitalisasi dapat dilakukan menggunakan optical character recognition system ataupun teknologi yang sejenis.

"Optical character recognition system dapat memfasilitasi upaya penegakan umum, menurunkan handling cost, dan meningkatkan penerimaan pajak," tulis GAO.

Selanjutnya, wajib pajak perlu didorong untuk melaporkan SPT melalui e-filing. Hingga saat ini, mayoritas wajib pajak pelaku usaha masih memilih menyampaikan SPT secara manual meski terdapat opsi untuk menggunakan e-filing.

"Hambatan dari penggunaan e-filing perlu segera diatasi untuk mengurangi beban pekerjaan berbasis kertas sekaligus meningkatkan pelayanan kepada pelaku usaha," tulis GAO. (sap)