BERITA TERKINI
ILUSTRASI. Petugas Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian memeriksa kondisi sapi asal Nusa Tenggara Timur (NTT) di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Jumat (10/6/2022). ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/nym.
WELLINGTON, DDTCNews - Pemerintah Selandia Baru berencana mengenakan pajak pada hewan ternak seperti sapi dan domba.
Menteri Perubahan Iklim James Shaw mengatakan kebijakan itu akan menjadi bagian dari upaya pemerintah mengatasi perubahan iklim. Pasalnya, sapi dan domba menjadi salah satu sumber penghasil gas rumah kaca terbesar di negara tersebut.
"Tidak diragukan lagi bahwa kita perlu mengurangi jumlah metana yang masuk ke atmosfer," katanya, dikutip pada Kamis (16/6/2022).
Shaw mengatakan rencana pengenaan pajak atas hewan ternak akan menjadi yang pertama di dunia. Di sisi lain, pemerintah juga akan memberikan insentif bagi petani untuk memangkas emisi melalui pakan ternak.
Pajak tersebut direncanakan berlaku pada 2025. Nantinya, kebijakan ini akan menyasar peternak sapi dan domba yang menghasilkan emisi metana. Gas ini berasal dari sendawa ternak akibat perut kembung.
Produksi emisi dari sektor peternakan menjadi salah satu persoalan yang harus segera ditangani pemerintah. Pasalnya, emisi peternakan telah dikeluarkan dari skema perdagangan emisi di Selandia Baru sehingga memicu kritik terhadap komitmen negara dalam mengatasi pemanasan global.
"Sistem penetapan harga emisi yang efektif untuk pertanian akan memainkan peran penting dalam bagaimana kita mencapainya [penanganan pemanasan global]," ujar Shaw.
Selandia Baru menjadi rumah bagi sekitar 26 juta domba dan 10 juta sapi. Angka itu jauh lebih besar dari jumlah penduduk yang hanya sekitar 5 juta jiwa.
Apabila pajak atas ternak diterapkan, uang yang terkumpul akan diinvestasikan untuk kegiatan penelitian, pengembangan, dan layanan konsultasi bagi peternak.
Presiden Federasi Peternak Selandia Baru Andrew Hoggard menyetujui rencana pengenaan pajak atas sapi dan domba. Menurutnya, pemerintah akan tetap mengarahkan kebijakan pajak tersebut untuk mendukung keberlanjutan bisnis peternakan.
"Kami telah bekerja dengan pemerintah dan organisasi lainnya mengenai isu ini selama bertahun-tahun untuk menghasilkan pendekatan yang tidak akan menghentikan peternakan di Selandia Baru," katanya dilansir bbc.com. (sap)
