BERITA TERKINI
Ilustrasi.
PARIS, DDTCNews - Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) sedang memfinalisasi kerangka mekanisme pelaporan dan pertukaran informasi perpajakan atas mata uang kripto atau cryptocurrency.
Head of the Tax Data and Statistical Analysis Unit OECD Michelle Harding mengatakan panduan mengenai mekanisme pelaporan dan pertukaran informasi atas aset kripto diperkirakan akan dirilis pada Maret.
"Kerangka ini diperlukan untuk menindaklanjuti risiko kepatuhan pajak pada aset kripto dan meningkatkan peran bursa kripto dalam pelaporan serta pertukaran data perpajakan," katanya, Selasa (1/3/2022).
Dalam kerangka pelaporan dan pertukaran informasi perpajakan atas cryptocurrency, OECD akan menjabarkan pihak-pihak yang memfasilitasi transaksi cryptocurrency dan wajib menyampaikan data/informasi kepada otoritas pajak.
Meski demikian, Harding menuturkan masih terdapat banyak tantangan bagi OECD dalam menyusun panduan atas non-fungible token (NFT) akibat fungsi dan penggunaannya yang lebih fleksibel ketimbang cryptocurrency secara umum.
Dia menambahkan terdapat potensi timbulnya perbedaan ketentuan perpajakan yang diterapkan oleh berbagai yurisdiksi akibat sifat NFT yang tergolong lebih fleksibel.
"OECD bersama negara anggota berupaya untuk mengidentifikasi isu-isu perpajakan pada NFT. Laporan mengenai aspek perpajakan mengenai NFT hingga metaverse akan diterbitkan di kemudian hari pada 2022," tuturnya seperti dilansir Tax Notes International.
Untuk diketahui, OECD mulai mengamati perkembangan cryptocurrency dan perlakuan pajak yang tepat atas aset digital sejak Oktober 2020. OECD pun sudah merilis laporan berjudul Taxing Virtual Currencies: An Overview of Tax Treatments and Emerging Tax Policy Issues.
Dalam laporan tersebut, OECD menekankan pesatnya perkembangan cryptocurrency memiliki implikasi yang besar terhadap aspek perpajakan. Namun, hingga saat ini, belum ada ketentuan yang dapat merespons perkembangan aset tersebut.
OECD memberikan empat rekomendasi kepada setiap yurisdiksi guna merespons perkembangan cryptocurrency. Pertama, yurisdiksi perlu merancang panduan dan produk hukum secara berkala guna merespons perkembangan berbagai bentuk aset kripto.
Kedua, yurisdiksi dinilai perlu melakukan simplifikasi peraturan guna meningkatkan kepatuhan pajak. Salah satu contohnya adalah dengan memberikan pengecualian pajak atas transaksi cryptocurrency bernominal kecil.
Ketiga, setiap yurisdiksi perlu menyelaraskan perlakuan pajak aset kripto dengan kebijakan yang sudah ada lainnya. Keempat, kebijakan pajak yang diambil yurisdiksi harus mampu mengantisipasi perkembangan teknologi. (rig)
