Ilustrasi. Menteri Energi Arab Saudi, Pangeran Abdulaziz bin Salman bin Abdulaziz Al Saud dan Menteri untuk Uni Emirat Arab, Sultan Ahmed Al Jaber menghadiri Saudi Green Initiative Forum untuk berdiskusi tentang usaha pengekspor minyak utama dunia dalam menghadapi perubahan iklim di Riyadh, Arab Saudi, Sabtu (23/10/2021). ANTARA FOTO/REUTERS/Ahmed Yosri/hp/cfo
RIYADH, DDTCNews - Amerika Serikat (AS) melancarkan kritik terhadap otoritas pajak Arab Saudi melalui surat yang dikirimkan kedutaan besar mereka di Riyadh.
Melalui surat tersebut, AS memandang otoritas pajak Arab Saudi belum transparan dan tidak konsisten dalam melaksanakan sistem administrasi pajak.
"Otoritas pajak Arab Saudi kurang transparan dan masih tidak konsisten bila dibandingkan dengan otoritas pajak negara-negara lain," tulis Kedutaan Besar AS di Riyadh dalam suratnya kepada Kementerian Investasi Arab Saudi, dikutip Selasa (16/11/2021).
Bila Arab Saudi tak segera memperbaiki kinerja otoritas pajak, masalah ini dikhawatirkan dapat menurunkan daya saing Arab Saudi dalam menarik investasi asing.
Seperti diketahui, Arab Saudi di bawah kepemimpinan Putra Mahkota Muhammad bin Salman berencana untuk mendorong diversifikasi ekonomi dan lepas dari ketergantungan terhadap minyak bumi.
Arab Saudi adalah negara dengan PDB terbesar di Timur Tengah. Meski demikian, banyak korporasi multinasional yang memilih untuk menempatkan regional headquarter-nya di negara-negara tetangga, khususnya Uni Emirat Arab.
Untuk menarik investasi dan mendiversifikasi perekonomian, Arab Saudi berencana untuk merombak sistem hukum yang berlaku, termasuk ketentuan perpajakan.
Meski demikian, hingga saat ini petugas pajak pada otoritas pajak Arab Saudi masih belum memiliki keahlian untuk menangani kasus-kasus perpajakan yang kompleks.
Tanpa reformasi yang menyeluruh, citra Arab Saudi sebagai tujuan investasi berpotensi kian memburuk dan kalah bersaing dengan negara-negara tetangga, khususnya Uni Emirat Arab.
"Yurisdiksi lain seperti Uni Emirat Arab telah memiliki program untuk memfasilitasi investasi asing," tulis AS dalam suratnya seperti dilansir bnnbloomberg.ca. (sap)