BERITA TERKINI
Presiden Dewan Eropa Charles Michel, Kanselir Jerman Angela Merkel, Presiden Prancis Emmanuel Macron dan anggota Dewn Eropa berpose untuk foto keluarga selama berlangsungnya KTTÂ Uni Eropa tatap muka di Brussels, Belgia, Kamis (21/10/2021). ANTARA FOTO/REUTERS/Johanna Geron/AWW/djo
BRUSSELS, DDTCNews - Sebanyak 9 negara Uni Eropa memblokir upaya reformasi pasar energi untuk mengatasi kenaikan harga listrik menjelang musim dingin 2021.
Pemerintah Jerman secara terbuka menentang agenda reformasi pasar energi Uni Eropa yang diusulkan oleh Spanyol dan Prancis. Kebijakan itu tadinya untuk menjawab naiknya harga listrik imbas kenaikan harga gas alam. Sikap Jerman didukung penuh oleh Luksemburg, Austria, Denmark, Estonia, Finlandia, Irlandia, Latvia dan Belanda.
"Lonjakan harga ikut dipengaruhi faktor global, kita harus sangat berhati-hati sebelum ikut campur dalam desain pasar energi internal Uni Eropa," tulis keterangan bersama 9 negara dikutip pada Selasa (26/10/2021).
Jerman yang menjadi motor penolakan menyatakan upaya reformasi ad hoc bukan obat mujarab untuk menekan kenaikan harga energi yang terjadi saat ini. Kenaikan komoditas khusus migas disebabkan pemulihan ekonomi yang berlangsung di banyak negara.
Aktivitas ekonomi yang kembali berputar meningkatkan permintaan energi. Namun, pasokan belum dipenuhi secara optimal. Hal tersebut berlaku untuk gas alam yang menjadi salah satu sumber utama energi negara Uni Eropa.
Alih-alih melakukan reformasi secara mendadak, kelompok 9 negara menyatakan Uni Eropa perlu memperluas sumber energi terbarukan. Kemudian pasar liberal listrik antarnegara anggota perlu saling terkoneksi agar lebih siap ketika menghadapi guncangan harga akibat kenaikan gas alam.
"Transisi energi yang dikelola dengan baik bukanlah penyebabnya [kenaikan harga listrik], tetapi perlu menjadi bagian dari solusi untuk menjaga harga tetap terjangkau," terangnya,
Sebagai solusi jangka pendek perlu intervensi kebijakan agar menjaga stabilitas harga listrik saat periode musim dingin. Kebijakan nasional seperti subsidi atau insentif bisa diberikan hingga akhir tahun untuk kemudian dicabut bertahap pada tahun fiskal 2022.
"Perlu tindakan nasional sementara dan terarah untuk melindungi konsumen yang rentan dan perusahaan yang sedang berjuang. Ini bisa diluncurkan sepanjang musim dingin dan kemudian secara bertahap dihapus pada musim semi, ketika harga gas alam diperkirakan akan turun," terangnya seperti dilansir euronews.com. (sap)
