Ilustrasi.
VICTORIA, DDTCNews – Uni Eropa (EU) memutuskan untuk menghapus Seychelles dari daftar hitam negara suaka pajak. Padahal baru-baru ini Seychelles masuk dalam laporan Pandora Papers yang menyeret banyak tokoh elite dunia. Namun, EU punya alasannya sendiri atas keputusannya tersebut.
Keputusan EU mencoret Seychelles dari daftar negara tax haven diambil setelah negosiasi alot selama 2 hari di Luksemburg. Selain Seychelles, negara di Kepulauan Karibia yakni Anguilla dan Dominika juga dihapus dari daftar hitam.
"Salah satu pertimbangan penghapusan karena OECD [Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi] menilai negara kepulauan itu telah menunjukan kepatuhannya untuk mengikuti standar dan kepatuhan pajak," ujar Menteri EU dikutip dari euronews.com, Kamis (7/10/2021).
Hengkangnya Seychelles dari daftar negara suaka pajak memang cukup mengejutkan. Selain masuk dalam laporan Pandora Papers, Seychelles juga sempat disinggung oleh OECD. Tahun 2020 lalu, OECD menyatakan kekhawatirannya terkait terbatasnya akses informasi ke negara tersebut.
Pernyataan OECD akhirnya membuat Seychelles turun peringkat. Status Seychelles turun dari 'largely compliant' menjadi 'partially compliant'.
Terbatasnya akses informasi keuangan atas entitas usaha di Seychelles disinyalir menjadi alasan banyak pihak mendirikan perusahaan cangkang di sana. Hal ini pun memberi celah terhadap pelaku penghindaran pajak.
Seychelles mungkin kini bisa menghela napas lega. Namun, OECD akan terus memantau perkembangan negara yang masih lekat dengan stigma suaka pajak itu. Apabila ditemukan penurunan kinerja atau penyimpangan, Seychelles harus siap kembali masuk ke dalam daftar hitam.
Penghapusan 3 negara oleh EU membuat kini daftar hitam negara suaka pajak semakin pendek. Saat ini tersisa 9 negara yang dilabeli sebagai negara suaka pajak yakni Samoa Amerika, Fiji, Guam, Palau, Panama, Samoa, Trinidad dan Tobago, Kepulauan Virgin, dan Vanuatu. (sap)