Presiden Brazil Jair Bolsonaro. (Foto: Marcelo Camargo/Agencia Brasil/cartacapital.com.br)
RIO DE JANEIRO, DDTCNews - Pemerintah Brazil mempertimbangkan untuk merombak pajak yang dikenakan atas konsumsi BBM yang dikenakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah negara bagian.
Akibat ancaman mogok kerja dari sopir truk di Brazil, Presiden Brazil Jair Bolsonaro mengkaji kemungkinan untuk hanya mengenakan Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) dengan tarif fixed rate dan dikenakan pada kilang minyak dan tidak dikenakan saat truk mengisi BBM.
Bolsonaro menjamin relaksasi ICMS tidak akan mengurangi penerimaan pajak negara bagian. "Gubernur tidak akan kehilangan penerimaan. Tarif tetap ditetapkan oleh pemerintah bersama parlemen negara bagian," ujar Bolsonaro, dikutip Selasa (9/2/2021).
Apabila rencana ini benar-benar akan diterapkan, kabinet Bolsonaro memerlukan persetujuan dari parlemen. Rencananya, ketentuan ini akan berlaku atas BBM diesel, ethanol, dan jenis-jenis BBM lainnya.
Usulan perubahan rezim ICMS kemungkinan besar akan diterima oleh parlemen. Pasalnya, terdapat 2 sekutu Bolsonaro yang baru saja terpilih menjadi ketua komisi di parlemen.
Selain merelaksasi ICMS, seperti dilansir argusmedia.com, Bolsonaro juga akan memangkas tarif pajak BBM yang dikenakan oleh pemerintah pusat sendiri yakni PIS/Cofins tax.
Untuk diketahui, yang dimaksud ICMS adalah pajak sejenis PPN yang dikenakan oleh pemerintah negara bagian sesuai ketentuan pada yurisdiksi masing-masing. Aksi mogok kerja sopir truk di Brazil sendiri dilatarbelakangi mahalnya harga BBM yang diterima sopir truk dari Petrobras. (Bsi)
Cek berita dan artikel yang lain di Google News.