Ilustrasi. (DDTCNews)
KAIRO, DDTCNews – Pemerintah Mesir berencana memberikan insentif pembebasan pajak properti kepada pelaku industri yang memanfaatkan tanah dan bangunan untuk produksi.
Sekretaris Egyptian Federation of Investors Associations Sobhi Nasr mengatakan Menteri Keuangan Mesir Mohamed Maait juga akan menghentikan penyitaan aset pabrik milik pelaku industri yang belum melunasi pajak properti.
"Secara formal, kebijakan ini masih harus disepakati melalui rapat kabinet," ujar Nasr seperti dilansir zawya.com, dikutip Kamis (5/11/2020).
Untuk diketahui, kebijakan ini merupakan implementasi dari ketentuan pajak properti yang direvisi oleh Pemerintah Mesir bersama parlemen pada April 2020.
Melalui revisi ketentuan pajak properti tersebut, tanah dan bangunan yang dimiliki oleh pelaku usaha bisa dibebaskan dari beban pajak properti bila aset tersebut digunakan untuk aktivitas produksi.
Ketentuan terbaru mengenai pajak properti tersebut juga memberikan hak prerogatif kepada menteri keuangan untuk mengestimasikan nilai pembebasan pajak properti yang diberikan serta jangka waktu pemberian fasilitas tersebut.
Dalam pelaksanaannya, menteri keuangan perlu melaporkan estimasi nilai pembebasan pajak properti dan jangka waktu pembebasan kepada kabinet.
"Kabinet akan memutuskan apakah industri yang diusulkan mendapatkan pembebasan pajak properti berhak mendapatkan fasilitas atau tidak," tulis pemerintah dalam laporan revisi ketentuan pajak properti pada April 2020. (rig)