BERITA TERKINI
Ilustrasi landscape Yerevan, Ibu Kota Armenia. (foto: cdn.britannica.com)
YEREVAN, DDTCNews – Pemerintah Armenia memperkenalkan tarif tetap sebesar 23% untuk pajak penghasilan (PPh) pada 1 Januari 2020. Tarif tetap ini berlaku untuk seluruh lapisan penghasilan.
Kebijakan ini dipandang akan sangat menguntungkan wajib pajak berpenghasilan tinggi. Pasalnya, wajib pajak dengan lapisan penghasilan tinggi sebelumnya harus membayar pajak dengan tarif 36%. Namun, pemerintah berujar reformasi ini dilakukan untuk meminimalisasi upaya penghindaran pajak.
“Kebijakan baru ini akan membuat pengusaha berhenti menyembunyikan gaji tinggi karyawan mereka. Pada akhirnya kebijakan ini diharapkan dapat membantu mendorong kondisi ekonomi dengan bertambahnya pendapatan negara,” demikian kutipan pernyataan pemerintah Armenia, Rabu (8/1/2020).
Sebelum reformasi dilakukan, terdapat tiga lapisan penghasilan kena pajak (tax bracket) di Armenia. Lapisan penghasilan terendah dikenakan tarif 23% dan menyasar wajib pajak yang pendapatannya tidak melebihi 150.000 dram (setara Rp4,5 juta).
Selanjutnya, wajib pajak yang memiliki penghasilan senilai 150.000 dram hingga 2 juta dram (setara Rp59,7 juta) harus membayar pajak dengan tarif 28%. Terakhir, wajib pajak yang menerima penghasilan 2 juta dram ke atas dikenai pajak dengan tarif 36%.
Hal ini berarti wajib pajak di lapisan penghasilan kedua membayar pajak 5% lebih rendah. Kemudian, wajib pajak di lapisan penghasilan ketiga membayar pajak lebih rendah 13% daripada tarif sebelumnya. Sementara itu, wajib pajak yang berada di lapisan terbawah akan membayar persentase tarif yang sama.
Selain itu, pemerintah juga mengumumkan akan menurunkan tarif pajak penghasilan sebesar 1% setiap tahun hingga 2023. Artinya, pada 2023 tarif pajak penghasilan akan berada pada level 20%. Namun, para ahli ini khawatir reformasi tarif ini justru menciptakan masalah baru di masyarakat.
Pasalnya, penyeragaman tarif dianggap akan semakin meningkatkan polarisasi. Secara khusus, ekonom Tadevos Avetisyan menganggap kebijakan ini tidak adil. Hal ini lantaran wajib pajak yang merasakan peningkatan pendapatan riil hanya yang berpenghasilan tinggi
Lebih lanjut, seperti dilansir jam-news.net, Avetisyan juga khawatir polarisasi sosial yang ada di Armenia akan semakin meningkat. Sebab, penyeragaman tarif akan masyarakat akan terbagi lagi menjadi yang sangat miskin dan yang sangat kaya.
“Di bawah mekanisme pajak baru ini, wajib pajak di lapisan penghasilan terendah tidak akan merasakan peningkatan pendapatan. Sebab, mereka membayar dengan tarif yang sama. Namun, secara paralel, pendapatan riil orang-orang dengan gaji tinggi akan meningkat,” ujar Avetisyan. (kaw)
