YEREVAN, DDTCNews - Parlemen Armenia dalam rapat paripurna telah menyetujui revisi UU Pajak untuk memperpanjang pembebasan PPN atas impor kendaraan listrik.
Pembebasan PPN atas impor kendaraan listrik diberikan selama setahun lagi atau pada 2026. Pemberian fasilitas ini menjadi bagian dari upaya pemerintah mencapai target 100.000 unit kendaraan listrik yang beroperasi di negara tersebut pada 2030.
"Pengesahan RUU ini akan menciptakan kondisi yang menguntungkan dalam mendorong pengadaan dan pengoperasian kendaraan listrik, serta mencapai tujuan ekonomi hijau," kata Menteri Ekonomi Gevorg Papoyan, dikutip pada Senin (22/12/2025).
Papoyan mengatakan pemerintah telah memiliki program strategis "Ekonomi Hijau dan Berkelanjutan". Menurutnya, pembebasan PPN akan mendukung pelaksanaan program tersebut melalui transisi dari kendaraan berbahan bakar fosil menjadi listrik.
Armenia pertama kali memberikan pembebasan PPN atas kendaraan listrik pada 2019. Pembebasan PPN diberikan untuk berbagai jenis kendaraan listrik meliputi bus besar, bus sedang, bus kecil, mobil penumpang, dan sepeda motor.
Dia menjelaskan pembebasan PPN diberikan bagi individu dan badan hukum (dealer) yang hendak membeli kendaraan listrik diproduksi pada 2024 hingga 2026.
Pada 2022-2024, pemerintah tidak hanya memberikan pembebasan PPN, tetapi juga kuota pengecualian bea masuk atas impor kendaraan listrik ke Armenia. Hasilnya, 7.000 unit kendaraan listrik diimpor pada 2022.
Impor kendaraan listrik berlanjut sebanyak 9.635 unit pada 2023 atau meningkat 75% dari tahun sebelumnya. Sementara pada 2024, impor kendaraan listrik melonjak ke angka 11.793 unit atau tumbuh 22%.
Dilansir arkatelecom.am, impor kendaraan listrik ke Armenia pada 2024 telah meningkat 17,6 kali lipat hanya dalam 5 tahun. Adapun hingga 19 November 2025, hampir 19.000 unit kendaraan listrik telah diimpor ke Armenia.
Angka ini terdiri atas 16.381 unit mobil, 7 unit bus, dan 2.479 sepeda motor. (dik)
