BERITA TERKINI
BANGKOK, DDTCNews - Pemerintah Thailand meluncurkan 5 paket stimulus ekonomi guna mendongkrak pertumbuhan ekonomi pada kuartal IV/2025, seperti yang dilakukan oleh Indonesia.
Menteri Keuangan Thailand Lavaron Sangsnit mengatakan paket stimulus ini menyasar sektor pariwisata domestik. Dia memproyeksikan insentif itu berpotensi meningkatkan produk domestik bruto (PDB) sebesar 0,04%, meski pemerintah akan kehilangan penerimaan pajak sekitar THB5 miliar atau Rp2,53 triliun.
"Langkah ini dirancang untuk merangsang belanja menjelang high season pariwisata. Meski skalanya tidak besar, atmosfer positif dan momentum belanja ini akan membantu menopang perekonomian," ujarnya, dikutip pada Rabu (22/10/2025).
Lebih lanjut, Lavaron pun memaparkan 5 paket stimulus yang berlaku sepanjang kuartal IV/2025. Pertama, pengurangan PPh wajib pajak orang pribadi untuk pariwisata domestik. Individu dapat mengeklaim pengurangan pajak hingga maksimal THB20.000 dari total biaya perjalanan wisata di Thailand.
Dari total pengurangan yang bisa diklaim, untuk THB10.000 pertama dapat diklaim menggunakan faktur pajak dalam bentuk cetak dan elektronik. Sementara untuk THB10.000 kedua hanya dapat diklaim menggunakan faktur pajak elektronik.
Kedua, pengurangan PPh badan untuk pelaksanaan seminar dan pelatihan di dalam negeri. Perusahaan dan kemitraan terdaftar dapat mengurangi biaya yang terkait dengan seminar dan pelatihan hingga 200%, termasuk akomodasi, transportasi, dan layanan tur.
Ketiga, percepatan pencairan anggaran pelatihan dan seminar pemerintah. Instansi pemerintah, BUMN dan pemda wajib mencairkan setidaknya 60% dari pagu pelatihan dan seminar tahun fiskal 2026 untuk digelontorkan pada Oktober 2025 hingga 31 Januari 2026.
Keempat, insentif pajak untuk renovasi hotel. Pemerintah menyatakan hotel yang dioperasikan oleh perusahaan atau kemitraan dapat mengeklaim pengurangan pajak sebesar 200% biaya aktual untuk renovasi, perluasan, atau peningkatan aset hotel. Namun, keringanan ini tidak berlaku untuk perawatan rutin hotel.
Untuk pengeluaran pertama hotel, dapat disusutkan sesuai aturan akuntansi umum. Sementara pengurangan kedua dapat diamortisasi dibagi rata dan diakui dalam laporan keuangan selama 20 periode akuntansi. Perlu diingat, keringanan pajak ini berlaku untuk renovasi hotel sepanjang 29 Oktober 2025 hingga 31 Maret 2026.
Kelima, perpanjangan waktu bagi masyarakat untuk menikmati pengurangan cukai hiburan seperti kelab malam, diskotik, pub, bar, dan cocktail lounge. Pemerintah mengurangi tarif cukai dari 10% menjadi 5% selama setahun ke depan. Kebijakan ini berlaku efektif pada 1 Januari - 31 Desember 2026.
Dilansir nationthailand.com, Lavaron optimistis sederet langkah strategis di atas dapat meningkatkan daya beli dan konsumsi selama musim liburan. Dia juga meyakini kebijakan ini turut mendukung pemulihan pariwisata dalam negeri, investasi di sektor perhotelan, dan perjalanan domestik sehingga perekonomian bisa terjaga sepanjang 2026 mendatang. (dik)
