BERITA TERKINI
Ilustrasi.
PARIS, DDTCNews - Pelaku usaha yang tergabung dalam Business at OECD (BIAC) pesimistis Pilar 1 Amount B bakal menyederhanakan penerapan ketentuan transfer pricing sebagaimana yang dijanjikan oleh OECD.
Menurut BIAC, penyederhanaan penerapan ketentuan transfer pricing tak akan terjadi karena penerapan Amount B bersifat opsional dan memiliki cakupan yang terbatas.
"Hal ini adalah kekhawatiran yang relevan bagi semua wajib pajak, khususnya bagi grup perusahaan multinasional yang juga tercakup dalam Pilar 1 Amount A," tulis BIAC dalam keterangan resmi, dikutip pada Rabu (13/3/2024).
BIAC menilai OECD perlu memperbaiki desain marketing and distribution safe harbor (MDSH) dalam Amount A. Perbaikan itu diperlukan untuk menekan potensi sengketa atas transaksi penjualan dan distribusi di negara-negara yang tidak mengadopsi Amount B.
"Sifat Amount B yang opsional dan ruang lingkupnya yang terbatas, ditambah dengan kekurangan dalam desain MDSH, tidaklah memberikan penyederhanaan dan kepastian yang diharapkan," jelas BIAC.
Berkaca pada keterbatasan tersebut, BIAC mendorong OECD untuk menyiapkan rencana kerja yang jelas dan transparan untuk mendukung pengembangan Amount B. Selain itu, cakupan Amount B juga perlu diperluas agar tak hanya terbatas pada marketing and distribution activities.
"Kami menekankan pentingnya dialog antara BIAC dan Inclusive Framework. Kami akan terus mendorong upaya kolaborasi untuk memastikan kejelasan, stabilitas, dan kepastian bagi otoritas pajak dan pelaku usaha," sebut BIAC.
Sebagai informasi, laporan terkait dengan Amount B yang baru dirilis OECD pada bulan lalu memuat penyederhanaan penerapan ketentuan transfer pricing atas baseline marketing and distribution activities.
Penyederhanaan melalui Amount B bertujuan untuk mengurangi sengketa transfer pricing, menekan compliance cost, serta memberikan kepastian hukum bagi fiskus dan wajib pajak.
OECD mengungkapkan bahwa Amount B didesain untuk memenuhi kebutuhan yurisdiksi-yurisdiksi berkapasitas rendah (low capacity jurisdictions). Adapun Inclusive Framework bakal merilis daftar yurisdiksi berkapasitas rendah pada 31 Maret 2024. (rig)
