JEPANG

Pemerintah Godok Pajak Kemenangan di Kasino untuk Orang Asing

Redaksi DDTCNews
Senin, 02 Desember 2019 | 17.19 WIB
Pemerintah Godok Pajak Kemenangan di Kasino untuk Orang Asing

Ilustrasi.

TOKYO, DDTCNews – Pemerintah Jepang tengah mempertimbangkan penerapan withholding tax atas kemenangan atas perjudian di kasino yang diterima oleh orang asing yang bukan penduduk (non-resident foreigners).

Mengutip informasi dari Japan Times, salah satu sumber di pemerintahan yang mengetahui rencana tersebut mengatakan pemotongan pajak atas kemenangan orang asing nonresiden itu dilakukan untuk perjudian di casino resorts.

“Pemerintah sedang mempelajari sistem pajaknya. Ini karena melacak warga negara asing setelah mereka meninggalkan negara itu akan sulit. Amerika Serikat, Korea Selatan, dan negara-negara lain menggunakan sistem withholding tax untuk kemenangan di kasino mereka,” ujarnya.

Dalam sistem yang direncanakan itu, pemerintah juga mempertimbangkan untuk menambah kewajiban operator kasino. Mereka diminta untuk menyimpan catatan pembelian chip beserta dengan hasil untung—rugi.

Kemenangan di kasino akan dikenakan pajak yang pengenaannya mirip dengan permainan untuk pacuan kuda. Pajak akan dikenakan atas perbedaan antara nilai chip yang dibeli dengan jumlah yang dikonversi kembali menjadi uang tunai.

Kewajiban untuk menyimpan catatan pembelian dan hasil menang-kalah dirancang untuk mencegah pemain berpura-pura dan mengklaim chip yang mereka menangkan adalah yang mereka beli. Ada pula yang meninggalkan beberapa chip untuk teman di dalam kasino untuk mengurangi jumlah kemenangan mereka.

Proposal akan dimasukkan dalam outline reformasi pajak tahun fiskal 2020 yang akan diselesaikan pada akhir bulan ini. Dengan demikian, kebijakan ini diharapkan bisa terlaksana di bawah reformasi sistem pajak setelah April 2021.

Jepang berencana memilih tiga lokasi untuk membangun integrated resorts. Ini adalah resor kasino yang menggabungkan hotel besar, ruang konferensi, dan area perjudian (gambling areas). Kompleks ini diharapkan mulai beroperasi pada pertengahan 2020.

Ada beberapa kota yang telah mengajukan penawaran. Namun, Hokkaido menarik diri dari perlombaan dengan alasan kekhawatiran lokal tentang dampak lingkungan proyek dengan banyak warga juga menyatakan tidak nyaman atas kecanduan judi serta masalah potensial lainnya. (kaw)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
Bagikan:
user-comment-photo-profile
Belum ada komentar.