BERITA TERKINI
Ilustrasi.
MANILA, DDTCNews - Pemerintah Filipina memperluas cakupan fasilitas pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN) atas obat-obatan.
Otoritas pajak, Bureau of Internal Revenue (BIR) telah menerbitkan surat edaran yang memerinci beberapa jenis obat penerima fasilitas pembebasan PPN. Pembebasan PPN tersebut diberikan atas obat untuk beberapa penyakit seperti kanker, hipertensi, dan diabetes.
"BIR menyetujui daftar produk bebas PPN 12% berdasarkan UU Reformasi Pajak untuk Percepatan dan Inklusi," bunyi surat edaran BIR, dikutip pada Minggu (9/7/2023).
BIR menerbitkan surat edaran setelah Badan Pengawas Obat dan Makanan memperbarui daftar obat untuk penyakit masyarakat. Surat edaran itu mencakup obat-obatan tertentu untuk kanker, diabetes, kolesterol tinggi, hipertensi, penyakit ginjal, penyakit mental, dan tuberkulosis (TBC).
Terdapat 59 obat yang ditambahkan ke dalam daftar. Dari jumlah tersebut, 25 obat di antaranya untuk pengobatan kanker. Kemudian, ada 11 jenis obat penyakit ginjal, 10 jenis obat diabetes, dan 6 jenis obat hipertensi.
BIR juga menyetujui 4 obat lagi untuk penyakit jiwa, 2 obat untuk pengobatan kolesterol tinggi, dan 1 untuk TBC.
Obat penerima fasilitas PPN tersebut berupa konsentrat larutan infus, tablet, serbuk injeksi, kapsul, granul larutan oral, dan larutan cuci darah.
Meski begitu, BIR menghapus untuk larutan Ixekizumab untuk injeksi dari daftar penerima fasilitas mengikuti rekomendasi Kementerian Kesehatan. Setelah evaluasi sertifikat registrasi produk, obat tersebut tidak lagi digolongkan sebagai pengobatan untuk kanker.
Pada Januari 2019, pemerintah mulai memberikan fasilitas pembebasan PPN untuk obat-obatan yang diresepkan dokter untuk mengobati penyakit kardiovaskular dan diabetes. Pembebasan PPN bertujuan membuat obat-obatan tertentu lebih terjangkau bagi masyarakat.
Data Badan Statistik Filipina menunjukkan 3 penyebab kematian teratas di negara tersebut pada tahun lalu yakni penyakit jantung, kanker, dan penyakit serebrovaskular, dengan kontribusi ketiganya mencapai 40% dari kematian.
Baru-baru ini, Menteri Keuangan Benjamin Diokno sempat menyatakan pemerintah tengah meninjau kembali penerapan fasilitas PPN. Pemerintah akan mencabut beberapa fasilitas pembebasan PPN terhadap beberapa barang dan jasa.
Dia menambahkan Kementerian Keuangan berencana merilis daftar barang yang tidak lagi menikmati pembebasan PPN sebelum akhir tahun.
"Ada beberapa pengecualian yang memang penting diberikan. Kami akan meninjau kembali mana pembebasan PPN yang masuk akal," ujarnya seperti dilansir philstar.com. (rig)
