BERITA TERKINI
Ilustrasi.
JAKARTA, DDTCNews – Kepala Keuangan Abdul Hafeez Shaikh mengumumkan bahwa Pemerintah Pakistan telah menerima sekitar 100.000 pelapor pajak baru dan berharap memperoleh sekitar 70 miliar rupee (Rp6,3 triliun) dari pengampunan pajak atas aset yang tidak dilaporkan.
Pengumuman itu muncul sehari setelah International Monetary Fund (IMF) memberikan persetujuan akhir terkait paket pinjaman US$6 miliar (sekitar Rp84,8 triliun) yang dirancang untuk menopang perekonomian ketika pemerintah memangkas utang dan menambah cadangan devisa yang menipis.
“Hampir 137.000 orang telah mendaftar pada penutupan amnesti pekan ini ini. Dari jumlah tersebut, hampir 100.000 merupakan orang yang pertama kali melapor,” jelas Shaikh, seperti dikutip pada Jumat (5/7/2019).
Jumlah tersebut tergolong cukup signifikan karena hanya sekitar 1% dari 208 juta penduduk yang telah melaporkan pajak. Secara total, aset yang dideklarasikan tercatat senilai 3 triliun rupee (sekitar Rp268,2 triliun) dan pendapatan pajak yang masuk senilai sekitar 70 miliar rupee (sekitar Rp6,3 triliun).
Seperti diketahui, Perdana Menteri Imran Khan memperkenalkan amnesti atas aset yang tidak dilaporkan sebagai bagian dari upaya untuk memperluas basis pajak Pakistan. Selain itu, kebijakan ini juga digunakan untuk menekan angka penggelapan pajak.
Kebijakan ini sekaligus bertolak belakang dari posisi awal Khan. Dia sebelumnya menuduh pemerintah menggunakan amnesti untuk melegitimasi kekayaan yang diperoleh secara ilegal yang disembunyikan di dalam maupun luar negeri.
Skema amnesti dicanangkan sebagai alternatif Skema Deklarasi Aset 2019. Adapun skema yang diterapkan berupa pembebasan hukuman jika seseorang melaporkan kekayaannya dengan membayar pajak 4% atas aset yang sebelumnya tidak diungkapkan sebelum 30 Juni tahun ini.
Skema Deklarasi Aset ini diluncurkan oleh pemerintah Imran Khan pada 15 Mei lalu. Kebijakan tersebut mengharuskan seluruh warga Pakistan untuk mendeklarasikan aset 'tersembunyi' mereka. Namun, tenggat waktu ini telah diperpanjang hingga 3 Juli untuk memberikan lebih banyak waktu bagi orang agar dapat 'memutihkan' aset mereka yang sebelumnya tidak diungkapkan, termasuk properti dan rekening bank. (MG-nor/kaw)
