Dari Pajak Ini, Negara Bakal Kantongi Triliunan Rupiah

Lansing, MICHIGAN, DDTCNews – Suatu organisasi di Michigan menilai legalisasi marijuana serta memberlakukan pajak penjualan (sales tax) dapat meningkatkan pendapatan pajak, bahkan melebihi dari prediksi sebelumnya dari US$134,5 juta menjadi US$287,9 juta atau Rp4,37 triliun pada 2023.

Juru Bicara Pro Legalisasi Marijuana Michigan Josh Hovey mengatakan penjualan marijuana akan semakin meningkat, sehingga akan turut meningkatkan penerimaan pajak dari sektor ini. Pemerintah dapat memanfaatkan penerimaan ini untuk mendanai fasilitas publik.

“Penerimaan pajak dari marijuana akan membantu pemerintah negara bagian untuk mendanai pembangunan maupun perbaikan jalan, layanan transportasi, hingga sekolah-sekolah,” katanya di Michigan, Senin (15/10).

Dalam rancangan kebijakan yang termaktub dalam Proposal 18-1, marijuana hanya diperjualbelikan untuk orang dewasa berusia minimal 21 tahun. Proposal 18-1 mengatur tarif cukai sebesar 10% dan memberlakukan sales tax yang hanya 6%.

Badan Fiskal Senat (Senate Fiscal Agency/SFA) mencatat Michigan akan memperoleh US$287,9 juta dalam bentuk pajak marijuana, tapi harus menanggung kehilangan pendapatan pajak marijuana untuk medis senilai US$25,9 juta. Maka pendapatan murni akan berkisar US$262 juta.

Jika diperinci, pendapatan US$287,9 juta itu terdiri dari US$105,6 juta dari sales tax dan US$182,3 juta dari cukai. Pemerintah juga akan memperoleh pendapatan sekitar US$22,3 juta dari biaya lisensi.

Adapun SFA telah mematok penggunaan dana pajak marijuana tersebut meliputi dana bantuan sekolah US$140,2 juta, dana transportasi US$62,8 juta, negara US$26,8 juta, kota US$26,9 juta, administrasi US$2,9 juta, bagi hasil konstitusi US$10,6 juta dan dana umum US$17,6 juta.

Ke depannya, jika legalisasi marijuana disahkan, maka hal ini akan diatur lebih lanjut oleh Departemen Perizinan dan Urusan Regulasi, badan yang sama sebagai pengawas lisensi minuman keras dan program ganja medis.

Di samping adanya penambahan penerimaan pajak, program ini diprediksi akan merugikan negara cukup banyak. Pasalnya pemerintah butuh ruang fasilitas, pembelian teknologi informasi, hingga gaji pegawai khusus. (Bsi)