BERITA TERKINI
Ilustrasi.
SINJAI, DDTCNews – Petugas dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bulukumba dan Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Sinjai melakukan kunjungan kerja kepada pemilik usaha penginapan di Desa Biringere pada 13 September 2023.
Account Representative KPP Pratama Bulukumba Muliadi mengatakan terdapat ketidaksesuaian data dalam SPT Tahunan dengan data pengamatan di lapangan. Temuan itu lantas ditindaklanjuti dalam bentuk Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK).
“Dalam hal terdapat kewajiban wajib pajak yang belum terpenuhi maka petugas pajak berkewajiban untuk mengingatkan kewajiban mana yang terlewat,” katanya seperti dikutip dari situs web Ditjen Pajak (DJP), Selasa (26/9/2023).
Dalam kunjungan tersebut, lanjut Muliadi, petugas juga melakukan pemutakhiran data profil wajib pajak karena terdapat kemungkinan adanya perubahan alamat tempat tinggal, tempat usaha, jenis/sektor usaha, status usaha dan status pernikahan.
Pada saat bersamaan, petugas juga menginformasikan tentang pemadanan NIK-NPWP sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 112/PMK.03/2022 tentang NPWP bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah.
Berdasarkan PMK itu, mulai 1 Januari 2024, wajib pajak yang merupakan penduduk menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai NPWP dalam layanan administrasi yang diselenggarakan DJP dan pihak lain.
Sebagai informasi, sesuai dengan PMK 112/2022, terdapat 3 format baru NPWP. Pertama, untuk wajib pajak orang pribadi yang merupakan penduduk menggunakan NIK. Penduduk adalah WNI dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
Kedua, bagi wajib pajak orang pribadi bukan penduduk, wajib pajak badan, dan wajib pajak instansi pemerintah menggunakan NPWP format 16 digit. Ketiga, bagi wajib pajak cabang menggunakan Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha (NITKU). (rig)
