BERITA TERKINI
Wakil Presiden Ma'ruf Amin.
BANDA ACEH, DDTCNews - Wakil Presiden Ma'ruf Amin berkomitmen untuk mendorong zakat bisa menjadi pengurang pajak sesuai dengan aspirasi masyarakat Aceh.
Dalam pengukuhan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Aceh, Ma'ruf berjanji akan memperjuangkan aspirasi tersebut.
"Saya akan minta supaya zakat nanti bisa mengurangi pajak, kita sedang perjuangkan supaya usulan itu bisa terlaksana," katanya, dikutip pada Jumat (8/9/2023).
Hal tersebut disampaikan oleh Ma'ruf sebagai respons atas usulan yang disampaikan Pj Gubernur Aceh Achmad Marzuki.
"Besar harapan kami Bapak Wapres memberikan atensi yang bila memungkinkan agar zakat dapat dijadikan faktor pengurang pajak sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku," ujar Achmad dikutip dari video Youtube Wapres RI.
Saat ini, UU 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh sesungguhnya telah memberikan ruang kepada pemerintah untuk menetapkan zakat sebagai pengurang pajak.
"Zakat yang dibayar menjadi faktor pengurang terhadap jumlah pajak penghasilan terhutang dari wajib pajak," bunyi Pasal 192 UU 11/2006.
Terlepas dari adanya ketentuan pada UU 11/2006 tersebut, pemerintah sesungguhnya telah memberikan perlakuan perpajakan khusus atas zakat berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) 60/2010.
Berdasarkan PP dimaksud, zakat diperlakukan sebagai pengurang penghasilan bruto sepanjang dibayarkan lewat badan amil zakat yang dibentuk atau disahkan pemerintah.
"Zakat...yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto meliputi zakat atas penghasilan yang dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi pemeluk agama Islam dan/atau oleh wajib pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah," bunyi Pasal 1 ayat (1) huruf a PP 60/2010.
Bila zakat tidak dibayarkan kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, zakat tersebut tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. (rig)
