BERITA TERKINI
Ilustrasi.
PALEMBANG, DDTCNews – Pemprov Sumatera Selatan berencana menghapus tarif progresif pajak kendaraan bermotor (PKB) mulai tahun depan.
Wajib pajak yang memiliki kendaraan lebih dari 1 unit tidak lagi memiliki kewajiban untuk membayar pajak yang lebih atas kendaraan kedua dan seterusnya. Klausul penghapusan tarif progresif PKB ini diatur dalam raperda pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD).
"Selanjutnya raperda yang telah disetujui bersama ini akan dimintakan persetujuan atau verifikasi ke mendagri," kata Gubernur Sumsel Herman Deru, dikutip dari disway.id, Senin (7/8/2023).
Selain menghapuskan tarif progresif PKB, paperda juga memuat ketentuan tentang pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB). Kebijakan ini diharap bisa memberikan kemudahan bagi para pemilik kendaraan penyerahan pertama dan penyerahan seterusnya.
Untuk diketahui, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memiliki kewenangan mengevaluasi raperda PDRD yang sudah disusun oleh pemprov.
Kemendagri berwenang menguji kesesuaian raperda dengan UU HKPD, kepentingan umum, dan peraturan perundang-undangan lain yang lebih tinggi. Sementara itu, Kemenkeu berwenang menguji kesesuaian raperda dengan kebijakan fiskal nasional.
Apabila sudah sesuai, Kemendagri dan Kemenkeu akan memberikan persetujuan dan raperda dapat diundangkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Untuk diperhatikan, UU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) memberikan kewenangan kepada pemprov untuk mengenakan PKB secara progresif dengan tarif 1,2% hingga 6%. Namun, pemprov juga bisa untuk tidak memberlakukan tarif progresif.
Terkait dengan BBNKB, UU HKPD menyatakan bahwa objek BBNKB merupakan penyerahan kendaraan yang pertama saja. Penyerahan kedua dan seterusnya atas kendaraan bermotor ditetapkan sebagai nonobjek BBNKB. (rig)
