BERITA TERKINI
Ilustrasi.
PARIGI MOUTONG, DDTCNews - Kantor pajak melakukan pendekatan personal kepada wajib pajak untuk mendorong kepatuhan. KP2KP Parigi misalnya, mengundang sejumlah wajib pajak agar bisa hadir langsung di loket pelayanan secara tatap muka. Kemudian, wajib pajak akan diberikan penyuluhan mengenai kewajiban perpajakannya yang perlu dipenuhi.
Penyuluh KP2KP Parigi Sadewa Six Santara menjelaskan penyuluhan secara one on one ini diprioritaskan untuk wajib pajak yang belum menjalankan kewajiban perpajakannya, terutama pelaporan SPT Tahunan.
"Sasaran kami adalah wajib pajak yang belum melakukan kewajiban perpajakan, yaitu pelaporan SPT Tahunan 2022 orang pribadi," ujar Sadewa dilansir pajak.go.id, dikutip pada Sabtu (27/5/2023).
Sadewa mengingatkan, wajib pajak yang belum atau terlambat melaporkan SPT Tahunan akan berpotensi menerima Surat Tagihan Pajak (STP). Surat tersebut akan dikirimkan kepada wajib pajak sesuai alamat yang tersedia.
"Bagi wajib pajak yang tidak atau telat dalam melaporkan SPT Tahunan orang pribadi akan berpotensi untuk kami berikan STP kepada yang bersangkutan. STP tersebut berisi tagihan pajak [denda] senilai Rp100.000 per tahun pajak," kata Sadewa.
Perlu diketahui, wajib pajak, baik perorangan atau badan, masih bisa melaporkan SPT Tahunan meski periode normalnya sudah berakhir. Hanya saja, ada sanksi denda sebagai konsekuensi atas keterlambatan pelaporan SPT Tahunan.
Sesuai dengan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), penyampaian SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi paling lambat 3 bulan setelah berakhirnya tahun pajak. SPT tahunan wajib pajak badan harus disampaikan paling lambat 4 bulan setelah berakhirnya tahun pajak.
Berdasarkan Pasal 14 ayat (1) UU KUP, dirjen pajak dapat menerbitkan STP, salah satunya jika wajib pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga. Adapun penyampaian SPT Tahunan PPh orang pribadi dan badan terlambat akan dikenai denda masing-masing Rp100.000 dan Rp1 juta. (sap)
