Review
Jum'at, 27 Januari 2023 | 08:00 WIB
MENDESAIN PAJAK NATURA DAN KENIKMATAN (2)
Kamis, 26 Januari 2023 | 15:53 WIB
MENDESAIN PAJAK NATURA DAN KENIKMATAN (1)
Kamis, 26 Januari 2023 | 14:40 WIB
KONSULTASI PERPAJAKAN
Rabu, 25 Januari 2023 | 17:15 WIB
LAPORAN DARI AUSTRALIA
Fokus
Data & Alat
Rabu, 25 Januari 2023 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 25 JANUARI - 31 JANUARI 2023
Rabu, 18 Januari 2023 | 09:03 WIB
KURS PAJAK 18 JANUARI - 24 JANUARI 2023
Rabu, 11 Januari 2023 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 11 JANUARI - 17 JANUARI 2022
Rabu, 04 Januari 2023 | 09:11 WIB
KURS PAJAK 04 JANUARI - 10 JANUARI 2023
Reportase

Beri Pinjaman Lewat Pinjol, Wajib Pajak Cukup Terima 1 Bukti Potong

A+
A-
6
A+
A-
6
Beri Pinjaman Lewat Pinjol, Wajib Pajak Cukup Terima 1 Bukti Potong

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews - Perusahaan fintech (financial technology) penyelenggara layanan pinjam meminjam (P2P lending) hanya perlu membuat 1 bukti potong atas PPh Pasal 23 yang dikenakan terhadap para wajib pajak pemberi pinjaman.

Fungsional Penyuluh Pajak Ahli Muda Ditjen Pajak (DJP) Giyarso mengatakan walaupun pemberi pinjaman memberikan pinjaman kepada banyak peminjam, perusahaan fintech hanya perlu membuat 1 bukti potong saja untuk setiap masa pajak.

"Kalau meminjamkan ke beberapa peminjam bukti potongnya cuma satu, tidak usah per 1 transaksi 1 bukti potong. Ini enaknya kalau lewat pihak lain [penyelenggara layanan pinjam meminjam]," ujar Giyarso, Selasa (17/5/2022).

Baca Juga: Batas Restitusi Dipercepat Jadi Rp5 Miliar, Sri Mulyani Bilang Begini

Setelah diakumulasikan selama 1 bulan, perusahaan fintech penyelenggara layanan pinjam meminjam perlu memberikan bukti potong kepada wajib pajak pemberi pinjaman.

Untuk diketahui, bunga merupakan penghasilan yang terutang PPh Pasal 23 dengan tarif sebesar 15%. Secara umum, PPh Pasal 23 atas bunga yang diterima oleh pemberi pinjaman dipotong oleh pihak peminjam.

Melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 69/2022, perusahaan fintech penyelenggara layanan pinjam meminjam selaku pihak lain dibebani tanggung jawab sebagai pihak yang melakukan pemotongan PPh Pasal 23.

Baca Juga: Ini Maksud 'Dimulainya Penyidikan' dalam Pengungkapan Ketidakbenaran

Adapun perusahaan fintech yang dimaksud adalah perusahaan yang memiliki izin serta terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Implikasinya, penerima pinjaman tidak melakukan pemotongan PPh Pasal 23. "Atas pembayaran penghasilan bunga kepada pemberi pinjaman yang telah dilakukan pemotongan PPh oleh penyelenggara layanan pinjam meminjam ... tidak dilakukan pemotongan PPh oleh penerima pinjaman," bunyi Pasal 3 ayat (6) PMK 69/2022.

Bila bunga dibayarkan melalui perusahaan fintech yang tak berizin atau terdaftar di OJK, maka kewajiban pemotongan PPh Pasal 23 sesuai dengan ketentuan umum masih tetap berlaku.

Baca Juga: Kepala Desa Dikumpulkan Gara-Gara Validasi NIK dan NPWP, Ada Apa?

"Dalam hal penghasilan bunga dibayarkan selain melalui penyelenggara layanan pinjam meminjam yang telah memiliki izin dan/ atau terdaftar pada OJK ... pemotongan PPh atas penghasilan bunga dilakukan oleh penerima pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PPh," bunyi Pasal 3 ayat (7) PMK 69/2022. (sap)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : UU HPP, PPN, fintech, PMK 69/2022, P2P lending, pinjol, pinjaman online

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 23 Januari 2023 | 15:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Begini Cara Isi SSP untuk PPN KMS Jika Bangunan di Luar Wilayah KPP

Senin, 23 Januari 2023 | 11:30 WIB
PMK 112/2022

Hindari Deadline, MK Dorong Pegawainya Segera Aktivasi NIK Jadi NPWP

Senin, 23 Januari 2023 | 10:30 WIB
PAJAK KARBON

Kementerian ESDM Kebut Permen tentang Pajak Karbon, Kapan Berlaku?

berita pilihan

Sabtu, 28 Januari 2023 | 16:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Ekonomi Pulih, Sri Mulyani Sebut Skala Insentif Pajak Sudah Diturunkan

Sabtu, 28 Januari 2023 | 15:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Batas Restitusi Dipercepat Jadi Rp5 Miliar, Sri Mulyani Bilang Begini

Sabtu, 28 Januari 2023 | 13:30 WIB
PP 50/2022

Ini Maksud 'Dimulainya Penyidikan' dalam Pengungkapan Ketidakbenaran

Sabtu, 28 Januari 2023 | 13:00 WIB
KABUPATEN REMBANG

Kepala Desa Dikumpulkan Gara-Gara Validasi NIK dan NPWP, Ada Apa?

Sabtu, 28 Januari 2023 | 12:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Penawaran Perdana SUN Khusus PPS Tahun Ini, Begini Hasilnya

Sabtu, 28 Januari 2023 | 12:00 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Ngeri! Bea Cukai dan Polri Sita Sabu 149 Kg Jaringan Malaysia-Aceh 

Sabtu, 28 Januari 2023 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

5 Alasan Wajib Pajak Bisa Ajukan Permintaan Sertifikat Elektronik Baru

Sabtu, 28 Januari 2023 | 10:30 WIB
KOREA SELATAN

Partai Oposisi Usulkan Pengenaan Windfall Tax untuk Danai Stimulus

Sabtu, 28 Januari 2023 | 10:00 WIB
PMK 203/2017

Pembebasan Bea Masuk US$500 Diberikan Per Penumpang, Bukan Per Barang

Sabtu, 28 Januari 2023 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Insentif Atas Impor Alkes dan Vaksin Covid Selama 3 Tahun Tembus Rp3 T