Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah. (tangkapan layar Youtube Sekretariat Presiden)
JAKARTA, DDTCNews – Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah memberi waktu BP Jamsostek atau BPJS Ketenagakerjaan merampungkan validasi data calon penerima subsidi gaji hingga akhir September 2020.
Ida mengatakan data pekerja dengan pendapatan di bawah Rp5 juta dan layak mendapatkan subsidi gaji mencapai 15,7 juta orang. Namun, hingga saat ini BPJS Ketenagakerjaan baru merampungkan validasi data sebanyak 10,8 juta atau 69%.
"Kami terus mendorong agar seluruh target penerima subsidi upah atau gaji dapat dipenuhi BPJS Ketenagakerjaan akhir September 2020," katanya, Kamis (27/8/2020).
Ida menjelaskan dari total 15,7 juta pekerja yang ditargetkan mendapatkan subsidi gaji, BPJS Ketenagakerjaan telah mengumpulkan 13,8 juta data nomor rekening atau 88%. Meski demikian, data yang tervalidasi baru 10,8 juta. Simak artikel ‘Baru 10,8 Juta Nomor Rekening Penerima Subsidi Gaji yang Tervalidasi’.
BPJS Ketenagakerjaan juga telah menyerahkan 2,5 juta data rekening calon penerima subsidi gaji yang telah divalidasi kepada Kemenaker. Para pekerja itulah yang akan menerima subsidi gaji tahap pertama.Simak artikel 'Cek Rekening! Jokowi Akhirnya Luncurkan Program Subsidi Gaji'.Â
Menurut Ida, BPJS Ketenagakerjaan akan kembali menyerahkan 2,5 juta data calon penerima subsidi gaji setiap pekan. Dia pun berharap subsidi gaji bisa diterima 15,7 juta pekerja pada akhir September 2020.
Para pekerja akan mendapatkan subsidi gaji Rp600.000 per bulan selama empat bulan atau senilai total 2,4 juta, tetapi pembayarannya dilakukan setiap dua bulan dengan masing-masing sebesar Rp1,2 juta. Pemerintah juga telah menyiapkan anggaran Rp37,8 triliun untuk memberikan subsidi gaji tersebut.
"Proses penyaluran subsidi upah atau gaji dilaksanakan lewat bank Himbara langsung ke rekening pekerja," ujarnya. Simak artikel ‘Subsidi Gaji Rp600 Ribu Ditransfer Melalui Bank Himbara’.
Sebelumnya, Direktur Utama BP Jamsostek Agus Susanto mengatakan data calon penerima subsidi gaji harus melewati proses validasi secara berlapis, bahkan hingga ke perbankan yang menerbitkan nomor rekening pekerja. Dia berharap perusahaan sebagai pemberi kerja juga kooperatif melaporkan data para pekerjanya yang layak memperoleh subsidi gaji.
"Sisanya kami kembalikan kepada pemberi kerja untuk diberikan perbaikan," katanya. (kaw)