KPP PRATAMA GARUT

Belum Sampaikan SPT Sejak 2020, Alamat WP Didatangi Petugas Pajak

Redaksi DDTCNews | Kamis, 23 Februari 2023 | 14:30 WIB
Belum Sampaikan SPT Sejak 2020, Alamat WP Didatangi Petugas Pajak

Ilustrasi.

GARUT, DDTCNews - Tim penyuluh KPP Pratama Garut, Jawa Barat mengunjungi alamat wajib pajak badan. Usut punya usut, nama pengusaha kena pajak (PKP) yang didatangi masuk dalam Daftar Sasaran Penyuluhan Terpilih (DSPT).

Salsabila Alif Zarathini, Penyuluh Pajak dari KPP Pratama Garut menyampaikan bahwa DSPT didasarkan pada rekam jejak kepatuhan yang dimiliki wajib pajak. Sosialisasi secara one on one ini, menurut Salsabila, dilakukan agar wajib pajak bisa lebih tertib dan patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

"Berdasarkan data yang tersedia, wajib pajak belum dan/atau tidak menyampaikan SPT Tahunan Badan Maupun SPT Masa PPN dari tahun 2020 sampai dengan saat ini, padahal status perusahaan masih aktif. [Kantor pajak] bisa menerbitkan sanksi berupa denda," kata Salsabila kepada perwakilan dari perusahaan dilansir pajak.go.id, Kamis (23/2/2023).

Baca Juga:
WP Bangun Ruko, Petugas Pajak Datang untuk Taksir PPN KMS Terutang

Dalam kesempatan yang sama, petugas juga menyampaikan data tunggakan yang ditanggung wajib pajak akibat keterlambatan pelaporan pajak. Perlu diingat, sanksi atas keterlambatan pelaporan SPT Tahunan badan adalah senilai Rp1 juta dan Rp500 ribu untuk SPT Masa PPN oleh PKP yang masih aktif.

Merespons kunjungan petugas pajak tersebut, pewakilan perusahaan lantas meminta asistensi pelaporan dan penyetoran pajak terutang. Petugas memberikan panduan pelaporan SPT melalui DJP Online.

"Sebelum melakukan input data pelaporan SPT Tahunan, hal yang harus dipersiapkan adalah membuat laporan keuangan, neraca dan NPWP pengurus, dan dokumen lain seperti bukti pembayaran pajak apabila ada," kata Andre Hendika yang juga penyuluh dari KPP Pratama Garut.

Baca Juga:
Bisnis Jalan Lagi, WP Non-Efektif Disarankan Aktifkan Lagi NPWP-nya

Sementara itu, Andre menambahkan, pelaporan SPT Masa PPN bisa dilakukan melalui web-efaktur.pajak.go.id. Selan itu, sehubungan dengan status sertifikat digital yang sudah daluwarsa, wajib pajak harus melakukan perpanjangan terlebih dahulu dengan datang ke kantor pajak untuk memperbaruinya.

"Besar harapan kami, setelah diberikan edukasi, pemenuhan kewajiban pajak perusahaan Bapak menjadi lebih patuh dan tepat waktu, dan apabila perusahaan masih memiliki utang pajak untuk segera melunasinya," kata Andre.

Sebagai informasi, mengacu pada Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-39/PJ/2021, DSPT adalah daftar sasaran kegiatan yang akan menjadi peserta kegiatan edukasi perpajakan yang dipilih pada peta risiko kepatuhan CRM fungsi edukasi perpajakan.

Peta risiko kepatuhan CRM fungsi edukasi perpajakan merupakan peta yang menggambarkan risiko kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. (sap)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Sabtu, 23 September 2023 | 14:00 WIB KP2KP BENGKAYANG

WP Bangun Ruko, Petugas Pajak Datang untuk Taksir PPN KMS Terutang

Jumat, 22 September 2023 | 09:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Bisnis Jalan Lagi, WP Non-Efektif Disarankan Aktifkan Lagi NPWP-nya

Kamis, 21 September 2023 | 14:39 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Baru 5.652 WP OP Terima Restitusi Dipercepat, Nilainya Rp24,9 Miliar

Kamis, 21 September 2023 | 13:45 WIB KANWIL DJP JAKARTA TIMUR

Gelar Pelepasan Relawan Pajak, Kanwil DJP Jakarta Timur Beri Apresiasi

BERITA PILIHAN
Sabtu, 23 September 2023 | 18:00 WIB AMERIKA SERIKAT

Perkuat Hubungan Ekonomi Kedua Yurisdiksi, Senat Dukung P3B AS-Taiwan

Sabtu, 23 September 2023 | 17:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Fenomena Jualan Lewat Medsos, Jokowi: Segera Disusun Regulasinya

Sabtu, 23 September 2023 | 14:00 WIB KP2KP BENGKAYANG

WP Bangun Ruko, Petugas Pajak Datang untuk Taksir PPN KMS Terutang

Sabtu, 23 September 2023 | 13:00 WIB KINERJA FISKAL

Posisi Utang Pemerintah Capai Rp7.870 Triliun Hingga Agustus 2023

Sabtu, 23 September 2023 | 12:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kemenkeu Sebut PPN PMSE Efektif Mengayomi Pengusaha Dalam Negeri

Sabtu, 23 September 2023 | 12:00 WIB PMK 66/2023

Pihak-Pihak yang Menjadi Penanggung Pajak WP OP dalam PMK 61/2023

Sabtu, 23 September 2023 | 10:11 WIB BERITA PAJAK SEPEKAN

Pemeriksaan Pajak Tak Berdasar Alasan Subjektif, DJP Pantau Profit WP

Sabtu, 23 September 2023 | 10:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Wajib Pajak yang Tidak Bisa Memanfaatkan PPh Final UMKM PP 55/2022

Sabtu, 23 September 2023 | 09:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR III

Gara-Gara Tak Setor PPN Rp 1 Miliar, Direktur Ditahan Kejaksaan