Fokus
Literasi
Rabu, 10 Agustus 2022 | 17:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 08 Agustus 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 05 Agustus 2022 | 17:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 05 Agustus 2022 | 12:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 10 Agustus 2022 | 09:07 WIB
KURS PAJAK 10 AGUSTUS - 16 AGUSTUS 2022
Rabu, 03 Agustus 2022 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 3 AGUSTUS - 9 AGUSTUS 2022
Senin, 01 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KMK 39/2022
Rabu, 27 Juli 2022 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 27 JULI - 2 AGUSTUS 2022
Reportase

Belum Lapor Realokasi APBD, DBH 53 Daerah Terancam Ditunda

A+
A-
0
A+
A-
0
Belum Lapor Realokasi APBD, DBH 53 Daerah Terancam Ditunda

Petani memanen bibit tembakau di Desa Bulay, Pamekasan, Jawa Timur, Senin (1/6/2020). Sebanyak 53 pemda berisiko dikenai sanksi penundaan penyaluran dana bagi hasil (DBH) 35% pada Juni 2020 karena belum melakukan realokasi APBD untuk penanganan pandemi virus Corona atau sudah merealokasi tetapi belum sesuai dengan ketentuan. (ANTARA FOTO/Saiful Bahri/wsj)

JAKARTA, DDTCNews - Hingga kini terdapat 53 pemerintah daerah di seluruh Indonesia yang belum melakukan realokasi APBD untuk penanganan pandemi Corona atau sudah merealokasi tetapi belum sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 35/2020.

Sebanyak 53 pemda tersebut berisiko dikenai sanksi penundaan penyaluran dana bagi hasil (DBH) 35% pada Juni, sesuai dengan PMK yang mengatur pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 itu.

'Terdapat 53 daerah yang belum melaporkan hasil realokasi APBD atau sudah merealokasi tetapi belum sesuai dengan ketentuan. Dari 53 daerah itu, 12 di antaranya belum menyampaikan hasil realokasi APBD sama sekali," ungkap data Ditjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu, Selasa (9/6/2020).

Baca Juga: Threshold Harga CPO yang Kena Bea Keluar Diturunkan, Ini Kata DJBC

Juni merupakan bulan penyaluran beberapa jenis DBH pajak antara lain DBH pajak bumi dan bangunan (PBB) sektor migas dan panas bumi, DBH pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 dan PPh wajib pajak orang pribadi dalam negeri (WPOPDN), serta DBH cukai hasil tembakau (CHT).

Dalam PMK No. 139/2019, diatur DBH PBB migas dan panas bumi yang dicairkan pada bulan ini adalah 25% dari pagu alokasi, sebesar 20% dari pagu alokasi untuk DBH PPh Pasal 21 dan PPh WPOPDN, dan sebesar 30% dari pagu alokasi untuk DBH CHT.

Merujuk pada postur APBN 2020 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden No. 54/2020, total DBH pajak yang bakal disalurkan tahun ini mencapai Rp45,84 triliun. Perinciannya, DBH PPh sebesar Rp29,92 triliun, DBH PBB sebesar Rp12,61 triliun, dan DBH CHT sebesar Rp3,31 triliun.

Baca Juga: Sinyal Kuat Kenaikan Tarif Cukai Rokok 2023, Begini Penjelasan DJBC

Sesuai dengan PMK No. 35/2020, apabila pemda tak kunjung melaporkan realokasi APBD sesuai dengan ketentuan hingga akhir 2020, maka besaran DBH yang ditunda tersebut tidak dapat disalurkan kembali kepada pemda.

Dalam melaksanakan realokasi APBD, pemda harus melakukan penyesuaian atas pendapatan yang bersumber dari transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) serta menyesuaikan pendapatan asli daerah (PAD).

Setelah itu, pemda juga perlu melakukan rasionalisasi atas belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Rasionalisasi atas belanja barang dan jasa serta belanja modal sekurang-kurangnya adalah sebesar 50% dari pagu awal.

Baca Juga: Dukung Energi Terbarukan, 12 Perusahaan Ini Dapat Fasilitas Kepabeanan

Surplus anggaran yang diperoleh dari rasionalisasi tersebut harus dialokasikan ke tiga kegiatan yakni belanja bidang kesehatan, penyediaan social safety net, dan kebijakan penanganan dampak ekonomi. (Bsi)

Topik : DBH, Ditjen Perimbangan Keuangan, PMK 35/2020, realokasi APBD,

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 10 Agustus 2022 | 12:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

NIK Sebagai NPWP Permudah DJP Awasi Wajib Pajak

Rabu, 10 Agustus 2022 | 11:30 WIB
PMK 123/2022

Pemerintah Revisi Aturan Soal Bea Keluar CPO, Simak Perinciannya

Rabu, 10 Agustus 2022 | 11:00 WIB
KOTA NEGARA

Pemutihan dan Diskon PBB Diadakan, Berlaku Sampai Desember 2022

Rabu, 10 Agustus 2022 | 10:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Soal Implementasi Pajak Karbon pada Tahun Ini, Begini Pernyataan BKF

berita pilihan

Kamis, 11 Agustus 2022 | 10:00 WIB
PMK 123/2022

Threshold Harga CPO yang Kena Bea Keluar Diturunkan, Ini Kata DJBC

Kamis, 11 Agustus 2022 | 09:43 WIB
KEBIJAKAN CUKAI

Sinyal Kuat Kenaikan Tarif Cukai Rokok 2023, Begini Penjelasan DJBC

Kamis, 11 Agustus 2022 | 09:00 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Dukung Energi Terbarukan, 12 Perusahaan Ini Dapat Fasilitas Kepabeanan

Kamis, 11 Agustus 2022 | 08:26 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

NIK Sebagai NPWP, Bagaimana DJP Jaga Keamanan Data Wajib Pajak?

Rabu, 10 Agustus 2022 | 19:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Keterbukaan Informasi Perpajakan Punya Peran dalam Menekan Korupsi

Rabu, 10 Agustus 2022 | 17:45 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Menyimak Lagi Siasat DJBC Lindungi Perusahaan dari Pukulan Pandemi

Rabu, 10 Agustus 2022 | 17:30 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha?

Rabu, 10 Agustus 2022 | 17:05 WIB
PER-03/PJ/2022

Upload Faktur Pajak Muncul Eror ETAX-API-10041, Perhatikan Tanggalnya

Rabu, 10 Agustus 2022 | 16:10 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

DJP Kembangkan CRM-BI, Data Keuangan dan Aset Wajib Pajak Berperan