PMK 60/2023

Beli Rumah Bebas PPN, MBR Harus Sudah Lapor SPT Tahunan

Muhamad Wildan | Minggu, 18 Juni 2023 | 16:00 WIB
Beli Rumah Bebas PPN, MBR Harus Sudah Lapor SPT Tahunan

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews - Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 60/2023 memperketat kriteria yang harus dipenuhi oleh masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk mendapatkan fasilitas PPN atas penyerahan rumah.

Untuk mendapatkan pembebasan PPN atas penyerahan rumah umum atau rumah pekerja, masyarakat berpenghasilan rendah harus sudah menyampaikan SPT Tahunan untuk 2 tahun pajak terakhir dan SPT masa PPN 3 masa pajak terakhir.

"Masyarakat berpenghasilan rendah [juga] harus tidak memiliki utang pajak," bunyi Pasal 2 ayat (13) huruf b PMK 60/2023, dikutip pada Minggu (18/6/2023).

Baca Juga:
Cegah Kepadatan Lalu Lintas Arus Balik, ASN Diminta Tunda Kepulangan

Lebih lanjut, fasilitas pembebasan PPN hanya diberikan bila pihak yang memperoleh rumah umum atau rumah pekerja memang memenuhi kriteria masyarakat berpenghasilan rendah dengan besaran penghasilan paling banyak mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh menteri PUPR.

Kriteria Rumah Umum atau Rumah Pekerja

Penyerahan rumah umum atau rumah pekerja mendapatkan fasilitas PPN sepanjang memiliki luas 21 meter persegi hingga 36 meter persegi, memiliki luas tanah minimal 60 meter persegi hingga 200 meter persegi, dan memiliki harga jual tidak lebih dari Rp162 juta sampai dengan Rp234 juta untuk 2023 dan Rp166 juta hingga Rp240 juta untuk 2024.

Batasan harga jual rumah umum dan rumah pekerja pada 2024 juga berlaku untuk tahun 2025 dan tahun-tahun selanjutnya.

Baca Juga:
Perda Baru, Ini Tarif Pajak Daerah Kota Bengkulu

Lebih lanjut, rumah umum atau rumah pekerja yang dimaksud harus merupakan rumah pertama yang dimiliki oleh orang pribadi masyarakat berpenghasilan rendah. Rumah itu harus digunakan sendiri sebagai tempat tinggal dan tidak boleh dipindahtangankan selama 4 tahun.

Untuk rumah umum yang penyerahannya diberikan fasilitas pembebasan PPN maka rumah tersebut harus memiliki kode identitas rumah yang disediakan melalui aplikasi milik Kementerian PUPR atau BP Tapera. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Senin, 15 April 2024 | 07:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Cegah Kepadatan Lalu Lintas Arus Balik, ASN Diminta Tunda Kepulangan

Minggu, 14 April 2024 | 14:30 WIB KOTA BENGKULU

Perda Baru, Ini Tarif Pajak Daerah Kota Bengkulu

Minggu, 14 April 2024 | 14:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

SPT Tahunan WP Dianggap Tak Disampaikan, Ternyata karena ‘Tak Lengkap’

BERITA PILIHAN
Senin, 15 April 2024 | 07:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Cegah Kepadatan Lalu Lintas Arus Balik, ASN Diminta Tunda Kepulangan

Minggu, 14 April 2024 | 15:00 WIB PERMENKOP UKM 2/2024

Laporan Keuangan Koperasi Wajib Disusun Pakai Bahasa dan Mata Uang Ini

Minggu, 14 April 2024 | 14:30 WIB KOTA BENGKULU

Perda Baru, Ini Tarif Pajak Daerah Kota Bengkulu

Minggu, 14 April 2024 | 14:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

SPT Tahunan WP Dianggap Tak Disampaikan, Ternyata karena ‘Tak Lengkap’

Minggu, 14 April 2024 | 13:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Solusi Atasi Notifikasi ‘BPS SPT Sebelumnya Belum Ada’, Begini Caranya

Minggu, 14 April 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Tahukah Anda? Ternyata Produk Parfum Pernah Kena Pajak Barang Mewah

Minggu, 14 April 2024 | 12:00 WIB KOTA PEKANBARU

Bantu Bagikan SPPT PBB, Ada Insentif Buat Camat Hingga Ketua RT/RW

Minggu, 14 April 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Catat! PPN Rokok Berpotensi Naik Jadi 10,7 Persen Tahun Depan