BERITA TERKINI
Ilustrasi. Gedung Badan Kebijakan Fiskal (BKF).
JAKARTA, DDTCNews - Badan Kebijakan Fiskal (BKF) mengeklaim sesungguhnya sudah terdapat wajib pajak yang mendapatkan fasilitas tax holiday dan tax allowance di kawasan ekonomi khusus (KEK) meski belum tercatat dalam belanja perpajakan.
Kepala BKF Febrio Kacaribu mengatakan hingga saat ini belum ada belanja perpajakan yang timbul dari kedua insentif tersebut karena wajib pajak penerima insentif masih dalam tahap perencanaan penanaman modalnya di KEK.
"Memang dalam prosesnya para investor itu harus merealisasikan rencana penanaman modalnya sehingga nanti dalam tahap komersialisasi maka di situlah dia menikmati tax holiday," katanya, dikutip pada Minggu (8/1/2023).
Febrio menuturkan pemanfaatan insentif tax holiday dan tax allowance akan terus didorong oleh pemerintah untuk mendorong perkembangan sektor industri pionir yang dirasa mampu mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
Sebagaimana yang dilaporkan oleh BKF dalam Laporan Belanja Perpajakan 2021, belanja perpajakan yang timbul akibat tax holiday di KEK diestimasikan senilai Rp0 pada 2021 dan diproyeksikan tetap senilai Rp0 pada 2022.
"Belum ada badan usaha atau pelaku usaha yang memanfaatkan tax holiday di KEK," tulis BKF dalam laporannya.
Wajib pajak sesungguhnya hanya perlu menanamkan modal senilai Rp100 miliar untuk mendapatkan fasilitas tax holiday sebesar 100% dari jumlah PPh badan yang terutang selama 10 tahun.
Mengenai tax allowance di KEK, BKF mencatat nilai belanja pajak yang tidak dipungut akibat tax allowance di KEK diestimasikan hanya senilai Rp11 miliar pada 2021 dan diproyeksikan tetap senilai Rp11 miliar pada tahun lalu.
Tax allowance di KEK mencakup pengurangan penghasilan neto sebesar 30% dari nilai penanaman modal termasuk aktiva tetap berwujud, penyusutan dan amortisasi dipercepat, pengenaan PPh atas dividen yang dibayarkan ke wajib pajak luar negeri sebesar 10%, dan kompensasi kerugian selama 10 tahun. (rig)
