Fokus
Literasi
Selasa, 16 Agustus 2022 | 17:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 15 Agustus 2022 | 19:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Senin, 15 Agustus 2022 | 12:45 WIB
TIPS PAJAK
Jum'at, 12 Agustus 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK DAERAH
Data & Alat
Rabu, 10 Agustus 2022 | 09:07 WIB
KURS PAJAK 10 AGUSTUS - 16 AGUSTUS 2022
Rabu, 03 Agustus 2022 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 3 AGUSTUS - 9 AGUSTUS 2022
Senin, 01 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KMK 39/2022
Rabu, 27 Juli 2022 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 27 JULI - 2 AGUSTUS 2022
Reportase

Belajar dari UU Ciptaker, Publik Perlu Terlibat Saat Penyusunan Aturan

A+
A-
0
A+
A-
0
Belajar dari UU Ciptaker, Publik Perlu Terlibat Saat Penyusunan Aturan

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara. 

JAKARTA, DDTCNews - Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menilai partisipasi publik terhadap penyusunan peraturan perundang-undangan perlu diperkuat.

Pernyataan Suahasil tersebut berkaitan dengan revisi UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (PPP) melalui penerbitan UU 13/2022 yang baru saja dilakukan pemerintah dan DPR. Menurutnya, UU 13/2022 lahir atas arahan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) ketika melakukan uji materi terhadap 11/2020 tentang UU Cipta Kerja.

"Telaahan UU Cipta Kerja oleh MK menyatakan undang-undang ini perlu kita sempurnakan prosesnya. Jadi ada satu proses dan substansi," katanya dalam sosialisasi UU 13/2022, Senin (4/7/2022).

Baca Juga: Defisit 2023 Dipatok 2,85% PDB, Jokowi Ungkap Strategi Pembiayaannya

Suahasil mengatakan UU 13/2022 terbit karena cara membentuk peraturan perundang-perundangan memang harus terus direviu dan disempurnakan. Sejalan dengan esensi reformasi, partisipasi publik dalam penyusunan peraturan juga perlu ditingkatkan.

Menurutnya, partisipasi publik menjadi esensi yang utama untuk memastikan sebuah peraturan perundang-undang disusun secara layak. Partisipasi publik juga akan memperbaiki sistem dan tata kelola pemerintahan.

Selain partisipasi publik, Suahasil menyebut elemen yang juga penting dalam penyusunan peraturan perundang-undangan yakni mengenai konsep serta informasi dan pengetahuan. Ketiga elemen tersebut juga menjadi isu yang ditegaskan kembali dalam UU 13/2022.

Baca Juga: Jokowi Pasang Target Pertumbuhan Ekonomi 2023 di Level 5,3%

Menurutnya, proses penyusunan UU Cipta Kerja tergolong kompleks karena memuat hampir seluruh sendi kehidupan bernegara, khususnya yang berhubungan dengan pemerintah. Meski telah melalui proses yang panjang, tahapan uji materi di MK menunjukkan masih ada elemen yang perlu disempurnakan.

"Kita melakukan review terus menerus. Namun ketika MK mengeluarkan itu banyak hal tentang proses perlu kita sempurnakan, terutama tentang partisipasi," ujarnya.

Suahasil menambahkan implementasi UU 13/2022 akan mengubah lanskap perekonomian Indonesia di berbagai macam sektor. Secara bersamaan, UU tersebut juga mengubah cara kerja birokrasi yang berhubungan dengan masyarakat sehingga pada akhirnya akan berdampak pada persepsi dunia mengenai proses bisnis di Indonesia. (sap)

Baca Juga: Jokowi Sampaikan RAPBN 2023 kepada DPR, Begini Perinciannya

Topik : UU Cipta Kerja, UU PPP, Mahkamah Konstitusi, revisi UU Cipta Kerja, cacat formil, DPR

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 27 Juni 2022 | 11:45 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

Uji Kelayakan Calon Hakim Agung Resmi Dimulai Hari Ini

berita pilihan

Selasa, 16 Agustus 2022 | 18:30 WIB
KPP PRATAMA TANJUNG BALAI KARIMUN

Utang Pajak Dilunasi, Rekening Milik WP Ini Kembali Dibuka Blokirnya

Selasa, 16 Agustus 2022 | 18:03 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Windfall Komoditas Bakal Berakhir, Pajak Hanya Tumbuh 6,7% Tahun Depan

Selasa, 16 Agustus 2022 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Cetak Sejarah, Penerimaan Perpajakan 2023 Tembus Rp2.000 Triliun

Selasa, 16 Agustus 2022 | 17:30 WIB
KPP PRATAMA CILACAP

Utang Pajak Rp1,24 Miliar Belum Dilunasi, Rekening WP Disita Fiskus

Selasa, 16 Agustus 2022 | 17:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Perbedaan Interpretasi dalam Menetapkan Besaran Sanksi Bunga

Selasa, 16 Agustus 2022 | 17:00 WIB
BELANJA PERPAJAKAN

Belanja Perpajakan 2021 Capai Rp309 Triliun, Tumbuh 23 Persen

Selasa, 16 Agustus 2022 | 16:15 WIB
RAPBN 2023

Defisit 2023 Dipatok 2,85% PDB, Jokowi Ungkap Strategi Pembiayaannya

Selasa, 16 Agustus 2022 | 15:30 WIB
RAPBN 2023 DAN NOTA KEUANGAN

Penerimaan 2023 Ditargetkan Rp2.443 T, Jokowi Singgung Reformasi Pajak

Selasa, 16 Agustus 2022 | 15:17 WIB
RAPBN 2023

Jokowi Pasang Target Pertumbuhan Ekonomi 2023 di Level 5,3%

Selasa, 16 Agustus 2022 | 14:55 WIB
RAPBN 2023

Jokowi Sampaikan RAPBN 2023 kepada DPR, Begini Perinciannya