Review
Selasa, 19 Oktober 2021 | 09:30 WIB
KONSULTASI PAJAK
Senin, 18 Oktober 2021 | 11:42 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 17 Oktober 2021 | 09:00 WIB
Kepala KPP Madya Dua Jakarta Selatan II Kurniawan:
Rabu, 13 Oktober 2021 | 15:30 WIB
TAJUK PAJAK
Fokus
Literasi
Selasa, 19 Oktober 2021 | 10:05 WIB
SANKSI ADMINISTRASI (7)
Senin, 18 Oktober 2021 | 19:04 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 18 Oktober 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 18 Oktober 2021 | 12:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 13 Oktober 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 13 OKTOBER - 19 OKTOBER 2021
Rabu, 06 Oktober 2021 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 6-12 OKTOBER 2021
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Komunitas
Senin, 18 Oktober 2021 | 18:54 WIB
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Jum'at, 15 Oktober 2021 | 14:42 WIB
HASIL SURVEI PAJAK KARBON
Kamis, 14 Oktober 2021 | 12:15 WIB
HASIL DEBAT 23 SEPTEMBER - 11 OKTOBER 2021
Senin, 11 Oktober 2021 | 11:05 WIB
AGENDA PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

Belajar dari Estonia, Negara yang Warganya Balapan Lapor Pajak

A+
A-
0
A+
A-
0
Belajar dari Estonia, Negara yang Warganya Balapan Lapor Pajak

Ilustrasi.

TALLINN, DDTCNews – Siapa sangka, kecanggihan teknologi bisa membuat masyarakat berlomba-lomba menjadi yang tercepat dalam melaporkan pajak? Fenomena ini bisa ditemukan di Estonia, sebuah negara di Eropa Utara.

Estonia menjadi salah satu negara yang unggul di bidang teknologi. Kecanggihan ini memudahkan masyarakat mengakses layanan pemerintah, termasuk terkait perpajakan.

"Bisa dibilang Estonia adalah satu-satunya wilayah yang warganya ingin cepat-cepat melapor pajak. Kami sendiri berusaha untuk selalu proaktif terhadap setiap situasi yang dimiliki oleh warga," ungkap Perdana Menteri Estonia Kaja Kallas, dikutip computerweekly.com, Rabu (22/9/2021).

Baca Juga: Media Raksasa Ini Merger, Tambahan Penerimaan Pajak Tembus Rp6,8 T

Lebih dari 97% dari proses pelaporan pajak di Estonia dilakukan secara daring. Mekanisme ini dilakukan dengan hanya menggunakan satu kartu identitas.

Keberadaan ID tidak hanya memudahkan masyarakat dalam melapor pajak. Negara yang terdiri dari 2.000 pulau itu juga menjalankan pemilihan umum (pemilu) secara online dengan ID setiap warga.

Pemerintah juga bisa mengetahui lebih banyak informasi serta kebutuhan yang dimiliki warganya. Selain menjadi identitas, kartu identitas warga juga menjadi medium antara pemerintah dan masyarakat.

Baca Juga: Ada Stiker Hologram Road Tax, Kendaraan Tak Taat Pajak Bakal Ketahuan

Kemudahan ini juga secara langsung menarik banyak minat pengusaha untuk melakukan aktivitas di sana. Bukan hanya pengusaha dalam negeri tetapi pengusaha di belahan dunia manapun. Menariknya, tidak ada kehadiran fisik melainkan hanya bisnisnya saja yang berjalan di Estonia.

Pengusaha yang memiliki bisnis di Estonia tapi tidak ada secara fisik juga akan mendapatkan ID dan berstatus sebagai e-Resident. Kepemilikan kartu identitas menjadikan pengusaha tetap menjalankan setiap kewajiban administrasi hingga kewajiban pajaknya secara online.

Tahun lalu, hadirnya pengusaha e-Resident berhasil menambah penerimaan pajak Estonia hingga 51 juta euro. Nilai ini naik dari penerimaan tahun lalu hingga 60%. (tradiva sandriana/sap)

Baca Juga: Mitigasi Perubahan Iklim, Penerbangan Jarak Pendek Bakal Dipajaki

Topik : digitalisasi pajak, pajak internasional, KTP, core tax administration system

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

berita pilihan

Selasa, 19 Oktober 2021 | 13:30 WIB
MEKSIKO

Media Raksasa Ini Merger, Tambahan Penerimaan Pajak Tembus Rp6,8 T

Selasa, 19 Oktober 2021 | 13:23 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Besaran Supertax Deduction atas Kegiatan Litbang Tertentu

Selasa, 19 Oktober 2021 | 13:00 WIB
UU Cipta Kerja

KSP Pastikan UU Cipta Kerja Permudah Izin UMKM, Ini Alasannya

Selasa, 19 Oktober 2021 | 12:30 WIB
UU HPP

Revisi Pasal 43A UU KUP Atur Tugas PPNS dalam Pemeriksaan Bukper

Selasa, 19 Oktober 2021 | 12:00 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP 2020

DJP: Tindak Pidana Perpajakan Didominasi Faktur Pajak Fiktif

Selasa, 19 Oktober 2021 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kasus Melandai, Dana Covid di Daerah Boleh Dibelanjakan untuk Hal Lain

Selasa, 19 Oktober 2021 | 11:00 WIB
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

Airlangga: Anggaran PEN Sudah Terealisasi 57,5%

Selasa, 19 Oktober 2021 | 10:53 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP

Kembangkan Aplikasi Pajak, DJP Lakukan Digitalisasi SP2DK

Selasa, 19 Oktober 2021 | 10:35 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP 2020

Penerimaan Pajak dari Bukper Tembus Rp2 Triliun, Ini Strategi DJP

Selasa, 19 Oktober 2021 | 10:05 WIB
SANKSI ADMINISTRASI (7)

Pencabutan Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Pajak