UNI EMIRAT ARAB

Begini Pedoman Restitusi PPN Bisnis Asing

Redaksi DDTCNews | Selasa, 22 Januari 2019 | 11:18 WIB
Begini Pedoman Restitusi PPN Bisnis Asing

Kota Dubai, Uni Emirat Arab.

ABU DHABI, DDTCNews – Otoritas pajak federal (FTA) Uni Emirat Arab (UEA) telah menerbitkan beleid yang memungkinkan perusahaan asing untuk mencairkan restitusi pajak pertambahan nilai (PPN). Namun, FTA mengatur beberapa syarat tertentu agar restitusi bisa dicairkan.

Dirjen FTA UEA Khalid Ali Al Bustani mengungkapkan prosedur restitusi PPN bersifat jelas dan transparan. Menurutnya prosedur itu mendukung kegiatan ekonomi di wilayah bisnis beroperasi dan berlaku pada sektor pariwisata, perdagangan, pameran, konferensi dan lainnya.

“Mekanisme restitusi PPN berjalan sesuai Undang-undang (UU) Federal nomor 8 tahun 2017 tentang PPN. Timbal balik adalah syarat utama prosedur restitusi ini, FTA akan merestitusi PPN ke perusahaan residen yang negaranya juga merestitusi PPN ke UAE,” paparnya di Abu Dhabi, Sabtu (19/1).

Baca Juga:
Berlaku Penuh, DJBC Ungkap Manfaat Kerja Sama Perdagangan dengan UEA

Syarat restitusi PPN pertama yaitu bisnis asing tidak boleh memiliki pendirian tetap (BUT) di UEA atau di negara anggota Gulf Organization for Industrial Consulting (GCC) yang menerapkan PPN sepenuhnya mematuhi ketentuan Perjanjian PPN Umum Dewan Kerjasama untuk Negara-negara Arab di wilayah Teluk.

Syarat kedua, bisnis asing tersebut tidak boleh menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) di UAE. Syarat ketiga, pebisnis harus terdaftar sebagai perusahaan dengan otoritas yang kompeten dalam yurisdiksi tempat didirikan. Lalu syarat keempat ialah pebisnis harus berasal dari negara yang menerapkan PPN dan negara yang setara memberikan restitusi PPN ke bisnis UEA dalam kondisi yang sama.

Adapun Al Bustani juga menekankan periode setiap klaim restitusi dana akan menjadi tahun kalender. Maka untuk klaim sehubungan dengan tahun kalender 2018, pengajuannya bisa dilakukan pada 1 April 2019.

Baca Juga:
Negara Ini Kembalikan Pajak ke Masyarakat dengan Kriteria Tertentu

“Namun untuk tahun-tahun kalender berikutnya, tanggal pembukaan untuk menerima aplikasi restitusi adalah 1 Maret pada tahun berikutnya. Artinya, untuk periode dari 1 Januari - 31 Desember 2019, aplikasi akan diterima pada 1 Maret 2020,” melansir Emirates 247.

Dalam laporan resminya, FTA menjelaskan jumlah klaim minimum dari setiap pengajuan restitusi PPN yang dilakukan senilai AED2.000 (Rp7,76 juta) yang bisa terdiri dari satu pembelian atau beberapa pembelian. Kemudian juga diwajibkan untuk memegang faktur pajak asli untuk diserahkan pada saat pengajuan restitusi.

Di samping itu, bisnis yang berada di Negara GCC tapi tidak dianggap sebagai negara pelaksana masih bisa mengajukan restitusi PPN. Pasalnya, seperti dilansir emirates247.com, FTA hanya mengatur 3 situasi di mana PPN tidak bisa diajukan restitusi.

Baca Juga:
Pemerintah Terapkan Skema TRQ Atas Sejumlah Barang Impor Asal UAE

Situasi pertama adalah jika bisnis asing yang bersangkutan membuat persediaan di UEA, kecuali jika penerima berkewajiban untuk menghitung PPN di bawah Reverse Charge Mechanism. Situasi kedua, restitusi pajak tidak bisa diproses jika pajak masukan barang atau jasa diblokir sehingga tidak bisa dicairkan oleh orang yang berstatus wajib pajak di UEA.

Situasi ketiga, restitusi tidak bisa dilakukan jika bisnis asing merupakan operator wisata yang berstatus nonresiden (wajib pajak luar negeri/WPDN). (Bsi)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 30 November 2023 | 10:30 WIB KERJA SAMA PERDAGANGAN

Berlaku Penuh, DJBC Ungkap Manfaat Kerja Sama Perdagangan dengan UEA

Minggu, 17 September 2023 | 12:00 WIB ARGENTINA

Negara Ini Kembalikan Pajak ke Masyarakat dengan Kriteria Tertentu

Senin, 11 September 2023 | 16:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Pemerintah Terapkan Skema TRQ Atas Sejumlah Barang Impor Asal UAE

BERITA PILIHAN
Sabtu, 15 Juni 2024 | 17:49 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Coretax DJP: Bakal Ada Billing Multi-Akun, Apa Itu?

Sabtu, 15 Juni 2024 | 17:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Coretax DJP: SPT Kurang Bayar, Apa Masih Harus Buat Kode Billing?

Sabtu, 15 Juni 2024 | 15:27 WIB PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

Jasa Psikolog dan Psikiater Bebas PPN

Sabtu, 15 Juni 2024 | 15:00 WIB KABUPATEN CIREBON

Pemkab Cirebon Atur Ulang Ketentuan Pajak Daerah, Ada 9 Tarif PBB

Sabtu, 15 Juni 2024 | 14:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Jualan di e-Commerce, Tiap Transaksi Perlu Terbitkan Faktur Pajak?

Sabtu, 15 Juni 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN FISKAL

Kemenkeu Minta Pemda Sesuaikan Rancangan APBD 2025 dengan KEM-PPKF

Sabtu, 15 Juni 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Jenis-Jenis Pungutan Pajak di Bawah Kekuasaan Daendels

Sabtu, 15 Juni 2024 | 10:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Importir yang Peroleh Layanan Rush Handling Tetap Harus Serahkan PIB