Trusted Indonesian Tax News Portal
|
 
Berita
Jum'at, 21 September 2018 | 16:45 WIB
VIETNAM
Jum'at, 21 September 2018 | 16:07 WIB
KEPABEANAN
Jum'at, 21 September 2018 | 15:54 WIB
KOTA BANDAR LAMPUNG
 
Review
Jum'at, 21 September 2018 | 20:00 WIB
LAPORAN DARI WU AUSTRIA
Senin, 17 September 2018 | 07:24 WIB
LAPORAN DARI WU AUSTRIA
Kamis, 13 September 2018 | 10:56 WIB
PERSPEKTIF
Fokus
Literasi
Kamis, 13 September 2018 | 17:58 WIB
KAMUS PAJAK
Selasa, 04 September 2018 | 18:38 WIB
PROFIL PERPAJAKAN PAPUA NUGINI
Senin, 03 September 2018 | 15:16 WIB
IBNU KHALDUN:
 
Data & alat
Rabu, 19 September 2018 | 10:42 WIB
KURS PAJAK 19-25 SEPTEMBER 2018
Rabu, 12 September 2018 | 08:58 WIB
KURS PAJAK 12-18 SEPTEMBER 2018
Rabu, 05 September 2018 | 09:11 WIB
KURS PAJAK 5-11 SEPTEMBER 2018
 
Komunitas
Jum'at, 21 September 2018 | 16:22 WIB
DDTCNEWS TAX COMPETITION 2018:
Kamis, 20 September 2018 | 19:03 WIB
DDTCNEWS TAX COMPETITION 2018:
Rabu, 19 September 2018 | 19:34 WIB
DDTCNEWS TAX COMPETITION 2018:
 
Reportase

Begini Ketentuan Terbaru Laporan Per Negara di Prancis

0

Dua delegasi DDTC, Yusuf W. Ngantung dan Cindy Kikhonia, saat mengunjungi kota Paris, Prancis dalam rangka mengikuti konferensi pajak HNWI di Vienna, Austria. (DDTCNews)

PADA tanggal 4 Desember 2017, Prancis mengumumkan peraturan terbaru mengenai pelaporan Country-by-Country (CbC). Aturan CbC Prancis tertuang dalam pasal 223quinquies C Tax Code.

Berdasarkan pasal ini, MNE diminta untuk menyiapkan laporan CbC dengan pendapatan grup, serta informasi lokasi dan aktivitas entitas anggota grup usaha, jika MNE memenuhi kriteria sebagai berikut:

  • Membuat laporan akun konsolidasi.
  • Memegang atau mengendalikan, secara langsung atau tidak langsung, satu atau lebih badan hukum atau cabang yang didirikan di luar Prancis.
  • Memiliki omset konsolidasian tahunan sebelum pajak minimal €750 juta.
  • Tidak dimiliki oleh satu atau lebih badan hukum yang berada di Perancis atau didirikan di luar Perancis.

Menurut pasal 223 quinquies C Tax Code, anggota grup usaha di Prancis atau kantor cabang Prancis yang perusahaan induknya berada di negara yang tidak mewajibkan laporan CbC atau yang belum mempunyai kesepakatan dengan Prancis untuk pertukaran laporan CbC, diminta untuk membuat laporan CbC jika: ditunjuk oleh anggota grup-nya  untuk membuat; menginformasikannya kepada otoritas pajak; dan tidak dapat menunjukkan bahwa entitas kelompok lain, yang berada di Prancis atau di wilayah yurisdiksi yang memiliki perjanjian pertukaran CbC dengan Prancis, telah ditunjuk untuk tujuan ini.

Baca Juga: E-Commerce dalam Perspektif Transfer Pricing

Sebagaiman diketahui  pada tanggal 30 November 2017, OECD merilis panduan baru mengenai pelaporan CbC. Menurut pedoman ini, negara yang tidak dapat menerapkan pelaporan CbC sehubungan dengan periode fiskal yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2016 disarankan untuk memperbolehkan pelaporan secara sukarela oleh entitas induk Ultimate Parent Entity (UPE).

Lebih lanjut, panduan OECD teresebut juga menyebutkan bahwa apabila laporan CbC disiapkan melalui mekanisme “surrogate filling” yaitu UPE menunjuk entitas lain untuk membuat laporan CbC, maka anggota grup usaha yang berada di negara lain tidak wajib menyerahkan laporan CbC. Hal tersebut jika memenuhi kondisi sebagai berikut:

  • UPE telah menyediakan laporan CbC kepada otoritas pajak di negara domisilinya dalam jangka waktu 12 bulan setelah tahun pelaporan fiskal;
  • UPE harus memiliki undang-undang yang berlaku untuk mewajibkan pelaporan CbC;
  • Dengan tenggat waktu pelaporan pertama pelaporan CbC, perjanjian Qualifying Competent Authority (mengenai pertukaran CbC antarnegara) harus sudah berlaku secara efektif;
  • Negara domisili UPE tidak membuat notifikasi kepada negara lainnya mengenai kegagalan sistem pertukaran informasi;
  • Pemberitahuan berikut telah diberikan:
    • UPE telah memberikan notifikasi kepada Negara domisilinya mengenai laporan CbC
    • Anggota grup usaha lainnya dalam grup telah memberikan notifikasi kepada Negara domisilinya masing-masing, bahwa anggota grup usaha bukan merupakan UPE atau entitas yang ditunjuk untuk menyiapkan CbC, serta menginformasikan identitas perusahaan dalam grupnya yang menyiapkan laporan CbC.

Sesuai dengan panduan di atas, kewajiban laporan CbC di Perancis juga tidak berlaku apabila perusahaan induk berada di negara yang tidak memiliki perjanjian pertukaran CbC dengan Prancis, namun perusahaan induk secara sukarela menyiapkan laporan CbC untuk tahun pajak 2016 dan laporan CbC tersebut dapat dikirimkan oleh otoritas pajak negara domisili perusahaan induk kepada otoritas pajak Prancis.

Baca Juga: Terendus Jalankan Penghindaran Pajak, Menteri Olahraga Ini Mundur

Sebagai informasi, tulisan ini menjadi bagian dari perjalanan dua delegasi DDTC, Yusuf Wangko Ngantung dan Cindy Kikhonia dalam mengikuti High-Level Conference berteme“High Net-Worth Individuals: The Challenge They Pose for Tax Administrations, FIUs and Law Enforcement Agencies” yang diselenggarakan pada 21-23 Februari oleh Institute for Austrian and International Tax Law (Vienna University of Economics and Business) atas kerja sama dengan Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan (United Nations Office on Drugs and Crime / UNODC) dan World Bank Group.*

  • Membuat laporan akun konsolidasi.
  • Memegang atau mengendalikan, secara langsung atau tidak langsung, satu atau lebih badan hukum atau cabang yang didirikan di luar Prancis.
  • Memiliki omset konsolidasian tahunan sebelum pajak minimal €750 juta.
  • Tidak dimiliki oleh satu atau lebih badan hukum yang berada di Perancis atau didirikan di luar Perancis.

Menurut pasal 223 quinquies C Tax Code, anggota grup usaha di Prancis atau kantor cabang Prancis yang perusahaan induknya berada di negara yang tidak mewajibkan laporan CbC atau yang belum mempunyai kesepakatan dengan Prancis untuk pertukaran laporan CbC, diminta untuk membuat laporan CbC jika: ditunjuk oleh anggota grup-nya  untuk membuat; menginformasikannya kepada otoritas pajak; dan tidak dapat menunjukkan bahwa entitas kelompok lain, yang berada di Prancis atau di wilayah yurisdiksi yang memiliki perjanjian pertukaran CbC dengan Prancis, telah ditunjuk untuk tujuan ini.

Baca Juga: E-Commerce dalam Perspektif Transfer Pricing

Sebagaiman diketahui  pada tanggal 30 November 2017, OECD merilis panduan baru mengenai pelaporan CbC. Menurut pedoman ini, negara yang tidak dapat menerapkan pelaporan CbC sehubungan dengan periode fiskal yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2016 disarankan untuk memperbolehkan pelaporan secara sukarela oleh entitas induk Ultimate Parent Entity (UPE).

Lebih lanjut, panduan OECD teresebut juga menyebutkan bahwa apabila laporan CbC disiapkan melalui mekanisme “surrogate filling” yaitu UPE menunjuk entitas lain untuk membuat laporan CbC, maka anggota grup usaha yang berada di negara lain tidak wajib menyerahkan laporan CbC. Hal tersebut jika memenuhi kondisi sebagai berikut:

  • UPE telah menyediakan laporan CbC kepada otoritas pajak di negara domisilinya dalam jangka waktu 12 bulan setelah tahun pelaporan fiskal;
  • UPE harus memiliki undang-undang yang berlaku untuk mewajibkan pelaporan CbC;
  • Dengan tenggat waktu pelaporan pertama pelaporan CbC, perjanjian Qualifying Competent Authority (mengenai pertukaran CbC antarnegara) harus sudah berlaku secara efektif;
  • Negara domisili UPE tidak membuat notifikasi kepada negara lainnya mengenai kegagalan sistem pertukaran informasi;
  • Pemberitahuan berikut telah diberikan:
    • UPE telah memberikan notifikasi kepada Negara domisilinya mengenai laporan CbC
    • Anggota grup usaha lainnya dalam grup telah memberikan notifikasi kepada Negara domisilinya masing-masing, bahwa anggota grup usaha bukan merupakan UPE atau entitas yang ditunjuk untuk menyiapkan CbC, serta menginformasikan identitas perusahaan dalam grupnya yang menyiapkan laporan CbC.

Sesuai dengan panduan di atas, kewajiban laporan CbC di Perancis juga tidak berlaku apabila perusahaan induk berada di negara yang tidak memiliki perjanjian pertukaran CbC dengan Prancis, namun perusahaan induk secara sukarela menyiapkan laporan CbC untuk tahun pajak 2016 dan laporan CbC tersebut dapat dikirimkan oleh otoritas pajak negara domisili perusahaan induk kepada otoritas pajak Prancis.

Baca Juga: Terendus Jalankan Penghindaran Pajak, Menteri Olahraga Ini Mundur

Sebagai informasi, tulisan ini menjadi bagian dari perjalanan dua delegasi DDTC, Yusuf Wangko Ngantung dan Cindy Kikhonia dalam mengikuti High-Level Conference berteme“High Net-Worth Individuals: The Challenge They Pose for Tax Administrations, FIUs and Law Enforcement Agencies” yang diselenggarakan pada 21-23 Februari oleh Institute for Austrian and International Tax Law (Vienna University of Economics and Business) atas kerja sama dengan Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan (United Nations Office on Drugs and Crime / UNODC) dan World Bank Group.*

Topik : transfer pricing, laporan per negara, prancis
artikel terkait
Senin, 22 Januari 2018 | 04:53 WIB
LAPORAN DDTC DARI JERMAN
Rabu, 22 Maret 2017 | 20:04 WIB
LAPORAN DDTC DARI TOKYO
Senin, 11 September 2017 | 10:48 WIB
LAPORAN DDTC DARI SINGAPURA
Rabu, 13 September 2017 | 14:52 WIB
LAPORAN DDTC DARI SINGAPURA (2)
berita pilihan
Kamis, 09 Maret 2017 | 06:01 WIB
LAPORAN DDTC DARI LONDON (3)
Selasa, 14 Maret 2017 | 09:10 WIB
LAPORAN DDTC DARI VIENNA (2)
Senin, 08 Januari 2018 | 07:10 WIB
LAPORAN DDTC DARI SELANDIA BARU
Senin, 02 Juli 2018 | 08:39 WIB
LAPORAN DARI SINGAPURA
Kamis, 26 April 2018 | 11:35 WIB
LAPORAN DARI NEGARA TETANGGA
Kamis, 16 Agustus 2018 | 21:12 WIB
LAPORAN DARI HARVARD UNIVERSITY (2)
Jum'at, 09 Februari 2018 | 07:26 WIB
LAPORAN DDTC DARI VIENNA
Sabtu, 30 Juni 2018 | 06:34 WIB
OLEH-OLEH DDTC DARI KUALA LUMPUR
Minggu, 08 Juli 2018 | 08:22 WIB
LAPORAN DDTC DARI RUST CONFERENCE (1)
Selasa, 06 Desember 2016 | 18:05 WIB
LAPORAN DDTC DARI MUMBAI (4)
Terpopuler
0