Trusted Indonesian Tax News Portal
|
 
Berita
Selasa, 11 Desember 2018 | 20:38 WIB
ZAMBIA
Selasa, 11 Desember 2018 | 16:52 WIB
KEPATUHAN PEGAWAI PAJAK
Selasa, 11 Desember 2018 | 16:22 WIB
PENGEMBANGAN UMKM
 
Review
Senin, 10 Desember 2018 | 08:02 WIB
ANALISIS TRANSFER PRICING
Jum'at, 07 Desember 2018 | 10:35 WIB
PROFESOR MIRANDA STEWART:
Jum'at, 07 Desember 2018 | 08:22 WIB
ANALISIS TRANSFER PRICING
Fokus
Literasi
Selasa, 27 November 2018 | 10:52 WIB
PROFIL PERPAJAKAN BULGARIA
Rabu, 21 November 2018 | 11:48 WIB
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (14)
Rabu, 14 November 2018 | 19:13 WIB
PRESIDEN SOEKARNO:
 
Data & alat
Rabu, 05 Desember 2018 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 5-11 DESEMBER 2018
Rabu, 28 November 2018 | 09:05 WIB
KURS PAJAK 28 NOVEMBER-4 DESEMBER 2018
Rabu, 21 November 2018 | 09:23 WIB
KURS PAJAK 21-27 NOVEMBER 2018
 
Komunitas
Sabtu, 08 Desember 2018 | 09:23 WIB
SEMINAR DIGITALPRENEUR-STIAMI
Jum'at, 07 Desember 2018 | 17:38 WIB
TRANSFER PRICING
Jum'at, 30 November 2018 | 18:04 WIB
SEMINAR TAXPLORE 2018-FIA UI
 
Reportase

Begini Ketentuan Terbaru Laporan Per Negara di Prancis

0

Dua delegasi DDTC, Yusuf W. Ngantung dan Cindy Kikhonia, saat mengunjungi kota Paris, Prancis dalam rangka mengikuti konferensi pajak HNWI di Vienna, Austria. (DDTCNews)

PADA tanggal 4 Desember 2017, Prancis mengumumkan peraturan terbaru mengenai pelaporan Country-by-Country (CbC). Aturan CbC Prancis tertuang dalam pasal 223quinquies C Tax Code.

Berdasarkan pasal ini, MNE diminta untuk menyiapkan laporan CbC dengan pendapatan grup, serta informasi lokasi dan aktivitas entitas anggota grup usaha, jika MNE memenuhi kriteria sebagai berikut:

  • Membuat laporan akun konsolidasi.
  • Memegang atau mengendalikan, secara langsung atau tidak langsung, satu atau lebih badan hukum atau cabang yang didirikan di luar Prancis.
  • Memiliki omset konsolidasian tahunan sebelum pajak minimal €750 juta.
  • Tidak dimiliki oleh satu atau lebih badan hukum yang berada di Perancis atau didirikan di luar Perancis.

Menurut pasal 223 quinquies C Tax Code, anggota grup usaha di Prancis atau kantor cabang Prancis yang perusahaan induknya berada di negara yang tidak mewajibkan laporan CbC atau yang belum mempunyai kesepakatan dengan Prancis untuk pertukaran laporan CbC, diminta untuk membuat laporan CbC jika: ditunjuk oleh anggota grup-nya  untuk membuat; menginformasikannya kepada otoritas pajak; dan tidak dapat menunjukkan bahwa entitas kelompok lain, yang berada di Prancis atau di wilayah yurisdiksi yang memiliki perjanjian pertukaran CbC dengan Prancis, telah ditunjuk untuk tujuan ini.

Baca Juga: Redam Demo Warga, Pajak Listrik Bakal Diturunkan

Sebagaiman diketahui  pada tanggal 30 November 2017, OECD merilis panduan baru mengenai pelaporan CbC. Menurut pedoman ini, negara yang tidak dapat menerapkan pelaporan CbC sehubungan dengan periode fiskal yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2016 disarankan untuk memperbolehkan pelaporan secara sukarela oleh entitas induk Ultimate Parent Entity (UPE).

Lebih lanjut, panduan OECD teresebut juga menyebutkan bahwa apabila laporan CbC disiapkan melalui mekanisme “surrogate filling” yaitu UPE menunjuk entitas lain untuk membuat laporan CbC, maka anggota grup usaha yang berada di negara lain tidak wajib menyerahkan laporan CbC. Hal tersebut jika memenuhi kondisi sebagai berikut:

  • UPE telah menyediakan laporan CbC kepada otoritas pajak di negara domisilinya dalam jangka waktu 12 bulan setelah tahun pelaporan fiskal;
  • UPE harus memiliki undang-undang yang berlaku untuk mewajibkan pelaporan CbC;
  • Dengan tenggat waktu pelaporan pertama pelaporan CbC, perjanjian Qualifying Competent Authority (mengenai pertukaran CbC antarnegara) harus sudah berlaku secara efektif;
  • Negara domisili UPE tidak membuat notifikasi kepada negara lainnya mengenai kegagalan sistem pertukaran informasi;
  • Pemberitahuan berikut telah diberikan:
    • UPE telah memberikan notifikasi kepada Negara domisilinya mengenai laporan CbC
    • Anggota grup usaha lainnya dalam grup telah memberikan notifikasi kepada Negara domisilinya masing-masing, bahwa anggota grup usaha bukan merupakan UPE atau entitas yang ditunjuk untuk menyiapkan CbC, serta menginformasikan identitas perusahaan dalam grupnya yang menyiapkan laporan CbC.

Sesuai dengan panduan di atas, kewajiban laporan CbC di Perancis juga tidak berlaku apabila perusahaan induk berada di negara yang tidak memiliki perjanjian pertukaran CbC dengan Prancis, namun perusahaan induk secara sukarela menyiapkan laporan CbC untuk tahun pajak 2016 dan laporan CbC tersebut dapat dikirimkan oleh otoritas pajak negara domisili perusahaan induk kepada otoritas pajak Prancis.

Baca Juga: Prinsip Beban Pembuktian pada Kasus Zinc BV

Sebagai informasi, tulisan ini menjadi bagian dari perjalanan dua delegasi DDTC, Yusuf Wangko Ngantung dan Cindy Kikhonia dalam mengikuti High-Level Conference berteme“High Net-Worth Individuals: The Challenge They Pose for Tax Administrations, FIUs and Law Enforcement Agencies” yang diselenggarakan pada 21-23 Februari oleh Institute for Austrian and International Tax Law (Vienna University of Economics and Business) atas kerja sama dengan Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan (United Nations Office on Drugs and Crime / UNODC) dan World Bank Group.*

  • Membuat laporan akun konsolidasi.
  • Memegang atau mengendalikan, secara langsung atau tidak langsung, satu atau lebih badan hukum atau cabang yang didirikan di luar Prancis.
  • Memiliki omset konsolidasian tahunan sebelum pajak minimal €750 juta.
  • Tidak dimiliki oleh satu atau lebih badan hukum yang berada di Perancis atau didirikan di luar Perancis.

Menurut pasal 223 quinquies C Tax Code, anggota grup usaha di Prancis atau kantor cabang Prancis yang perusahaan induknya berada di negara yang tidak mewajibkan laporan CbC atau yang belum mempunyai kesepakatan dengan Prancis untuk pertukaran laporan CbC, diminta untuk membuat laporan CbC jika: ditunjuk oleh anggota grup-nya  untuk membuat; menginformasikannya kepada otoritas pajak; dan tidak dapat menunjukkan bahwa entitas kelompok lain, yang berada di Prancis atau di wilayah yurisdiksi yang memiliki perjanjian pertukaran CbC dengan Prancis, telah ditunjuk untuk tujuan ini.

Baca Juga: Redam Demo Warga, Pajak Listrik Bakal Diturunkan

Sebagaiman diketahui  pada tanggal 30 November 2017, OECD merilis panduan baru mengenai pelaporan CbC. Menurut pedoman ini, negara yang tidak dapat menerapkan pelaporan CbC sehubungan dengan periode fiskal yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2016 disarankan untuk memperbolehkan pelaporan secara sukarela oleh entitas induk Ultimate Parent Entity (UPE).

Lebih lanjut, panduan OECD teresebut juga menyebutkan bahwa apabila laporan CbC disiapkan melalui mekanisme “surrogate filling” yaitu UPE menunjuk entitas lain untuk membuat laporan CbC, maka anggota grup usaha yang berada di negara lain tidak wajib menyerahkan laporan CbC. Hal tersebut jika memenuhi kondisi sebagai berikut:

  • UPE telah menyediakan laporan CbC kepada otoritas pajak di negara domisilinya dalam jangka waktu 12 bulan setelah tahun pelaporan fiskal;
  • UPE harus memiliki undang-undang yang berlaku untuk mewajibkan pelaporan CbC;
  • Dengan tenggat waktu pelaporan pertama pelaporan CbC, perjanjian Qualifying Competent Authority (mengenai pertukaran CbC antarnegara) harus sudah berlaku secara efektif;
  • Negara domisili UPE tidak membuat notifikasi kepada negara lainnya mengenai kegagalan sistem pertukaran informasi;
  • Pemberitahuan berikut telah diberikan:
    • UPE telah memberikan notifikasi kepada Negara domisilinya mengenai laporan CbC
    • Anggota grup usaha lainnya dalam grup telah memberikan notifikasi kepada Negara domisilinya masing-masing, bahwa anggota grup usaha bukan merupakan UPE atau entitas yang ditunjuk untuk menyiapkan CbC, serta menginformasikan identitas perusahaan dalam grupnya yang menyiapkan laporan CbC.

Sesuai dengan panduan di atas, kewajiban laporan CbC di Perancis juga tidak berlaku apabila perusahaan induk berada di negara yang tidak memiliki perjanjian pertukaran CbC dengan Prancis, namun perusahaan induk secara sukarela menyiapkan laporan CbC untuk tahun pajak 2016 dan laporan CbC tersebut dapat dikirimkan oleh otoritas pajak negara domisili perusahaan induk kepada otoritas pajak Prancis.

Baca Juga: Prinsip Beban Pembuktian pada Kasus Zinc BV

Sebagai informasi, tulisan ini menjadi bagian dari perjalanan dua delegasi DDTC, Yusuf Wangko Ngantung dan Cindy Kikhonia dalam mengikuti High-Level Conference berteme“High Net-Worth Individuals: The Challenge They Pose for Tax Administrations, FIUs and Law Enforcement Agencies” yang diselenggarakan pada 21-23 Februari oleh Institute for Austrian and International Tax Law (Vienna University of Economics and Business) atas kerja sama dengan Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan (United Nations Office on Drugs and Crime / UNODC) dan World Bank Group.*

Topik : transfer pricing, laporan per negara, prancis
artikel terkait
Senin, 27 Juni 2016 | 18:54 WIB
LAPORAN DDTC DARI VIENNA
Minggu, 22 April 2018 | 06:34 WIB
LAPORAN DARI VIENNA
Sabtu, 07 Juli 2018 | 05:58 WIB
LAPORAN DARI RUST AUSTRIA
Sabtu, 07 Juli 2018 | 19:55 WIB
OLEH-OLEH DDTC DARI SINGAPURA
berita pilihan
Senin, 22 Januari 2018 | 04:53 WIB
LAPORAN DDTC DARI JERMAN
Rabu, 22 Maret 2017 | 20:04 WIB
LAPORAN DDTC DARI TOKYO
Senin, 11 September 2017 | 10:48 WIB
LAPORAN DDTC DARI SINGAPURA
Rabu, 13 September 2017 | 14:52 WIB
LAPORAN DDTC DARI SINGAPURA (2)
Selasa, 03 Oktober 2017 | 16:47 WIB
LAPORAN DDTC DARI MALAYSIA
Minggu, 01 Juli 2018 | 10:27 WIB
LAPORAN DARI VIENNA
Sabtu, 30 Juni 2018 | 06:34 WIB
OLEH-OLEH DDTC DARI KUALA LUMPUR
Senin, 13 Maret 2017 | 16:40 WIB
LAPORAN DDTC DARI VIENNA (1)
Kamis, 09 Maret 2017 | 06:01 WIB
LAPORAN DDTC DARI LONDON (3)
Senin, 15 Januari 2018 | 03:02 WIB
LAPORAN DDTC DARI BELANDA
0