Fokus
Literasi
Rabu, 17 Agustus 2022 | 12:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Selasa, 16 Agustus 2022 | 17:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 15 Agustus 2022 | 19:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Senin, 15 Agustus 2022 | 12:45 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 17 Agustus 2022 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 17 AGUSTUS - 23 AGUSTUS 2022
Rabu, 10 Agustus 2022 | 09:07 WIB
KURS PAJAK 10 AGUSTUS - 16 AGUSTUS 2022
Rabu, 03 Agustus 2022 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 3 AGUSTUS - 9 AGUSTUS 2022
Senin, 01 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KMK 39/2022
Reportase

Bedah Tantangan Gunakan e-Bupot Unifikasi, Setneg Gandeng DJP

A+
A-
1
A+
A-
1
Bedah Tantangan Gunakan e-Bupot Unifikasi, Setneg Gandeng DJP

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews - Kementerian Sekretariat Negara (Setneg) mulai mengimplementasikan aplikasi e-Bupot unifikasi bagi instansi pemerintah dan bendaharawan.

Kepala Biro Keuangan Kemensetneg Eka Denny Mansjur mengatakan penggunaan sistem e-bupot yang baru membutuhkan kesamaan informasi. Ditjen Pajak (DJP) pun diundang untuk membedah berbagai tantangan dalam implementasi e-bupot unifikasi.

"Webinar ini diselenggarakan untuk mengetahui apa saja kendala-kendala yang dihadapi, bagaimana solusinya dan memberikan refreshment bagi para pengelola keuangan," katanya dikutip dari laman resmi Setneg, dikutip pada Jumat (19/11/2021).

Baca Juga: Sri Mulyani Sebut Ada Insentif Perpajakan Rp41,5 Triliun pada 2023

Eka menyampaikan informasi yang sama terkait pemenuhan kewajiban perpajakan melalui e-Bupot tidak hanya berguna bagi Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM). Aplikasi berguna bagi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Staf Pengelola keuangan (SPK) dan khususnya para bendahara yang mempunyai tugas memungut dan menyetorkan pajak.

Sementara itu, Fungsional Penyuluh Ahli Muda DJP Adelia Septikarina menjelaskan instansi pemerintah tidak lagi memakai aplikasi e-SPT dan e-bupot Pasal 23/26, tetapi menjadi SPT Unifikasi mulai September 2021. Sebelum menggunakan SPT Unifikasi, instansi pemerintah perlu mendaftar sebagai bendaharawan.

"Kewajiban bagi pemotong yaitu mendaftarkan terlebih dahulu ke Kantor Pelayanan Pajak. D-H-B-L, Daftar-Hitung-Bayar-Lapor. Memang ini tugasnya bendahara untuk menggunakan aplikasi ini, menjadi perantara," tuturnya.

Baca Juga: Tahun Depan, Pemerintah Minta Dividen Rp44 Triliun dari BUMN

Webinar implementasi awal aplikasi e-Bupot Unifikasi ini merupakan kelanjutan dari sosialisasi perubahan administrasi perpajakan bagi instansi pemerintah. Sebelumnya, rencana penggunaan e-Bupot Unifikasi sudah dilakukan pada Agustus 2021 atau satu bulan sebelum penerapan. (rig)

Topik : setneg, DJP, ditjen pajak, SPT unifikasi, e-bupot unifikasi, pajak, administrasi pajak, nasional

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 16 Agustus 2022 | 13:30 WIB
INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

Ketentuan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di UU HKPD

Selasa, 16 Agustus 2022 | 11:45 WIB
PIDATO KENEGARAAN 2022

Jokowi Klaim Hilirisasi Nikel Kerek Kinerja Ekspor dan Setoran Pajak

Selasa, 16 Agustus 2022 | 11:15 WIB
SIDANG TAHUNAN MPR 2022

Kejar Defisit APBN di Bawah 3 Persen, Ketua MPR Sarankan Ini

Selasa, 16 Agustus 2022 | 10:48 WIB
SIDANG TAHUNAN MPR 2022

Singgung Soal Kondisi Global dan Resesi, Ini Pidato Lengkap Ketua MPR

berita pilihan

Rabu, 17 Agustus 2022 | 15:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani Sebut Ada Insentif Perpajakan Rp41,5 Triliun pada 2023

Rabu, 17 Agustus 2022 | 14:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Tahun Depan, Pemerintah Minta Dividen Rp44 Triliun dari BUMN

Rabu, 17 Agustus 2022 | 14:00 WIB
RAPBN 2023 DAN NOTA KEUANGAN

Tidak Ada Lagi Alokasi PEN di APBN 2023, Begini Kata Sri Mulyani

Rabu, 17 Agustus 2022 | 13:30 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Begini Optimisme Sri Mulyani Soal Pertumbuhan Penerimaan PPh Nonmigas

Rabu, 17 Agustus 2022 | 13:00 WIB
HUT KE-15 DDTC

Membangun SDM Pajak Unggul, DDTC Tawarkan Akses Pendidikan yang Setara

Rabu, 17 Agustus 2022 | 13:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pajak Minimum Global Ternyata Bisa Pengaruhi Penerimaan Pajak 2023

Rabu, 17 Agustus 2022 | 12:30 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Pemerintah Targetkan Setoran PPh Rp935 Triliun Pada Tahun Depan

Rabu, 17 Agustus 2022 | 12:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Costums Declaration?

Rabu, 17 Agustus 2022 | 11:30 WIB
KANWIL DJP BALI

Tak Perlu ke KPP Bawa Berkas Tebal, Urus Ini Bisa Lewat DJP Online

Rabu, 17 Agustus 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS KEPABEANAN DAN CUKAI

Mengenal Barang Lartas dalam Kegiatan Ekspor Impor