Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Bea Cukai Luncurkan Kawasan Berikat Mandiri, Apa Itu?

1
1

Foto bersama saat peluncuran Kawasan Berikat Mandiri. 

JAKARTA, DDTCNews – Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) meluncurkan terobosan baru berupa Kawasan Berikat Mandiri untuk menstimulus kegiatan ekspor.

Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengatakan Kawasan Berikat Mandiri memberikan kemudahan kepada para pengguna jasa dan menjaga kelancaran arus barang. Fasilitas ini merupakan lanjutan dari skema Kawasan Berikat. Otoritas memberikan kepercayaan yang besar kepada eksportir.

“Kawasan Berikat Mandiri menawarkan berbagai keunggulan dibandingkan fasilitas yang terdahulu. Bea Cukai telah menciptakan konsep pengawasan yang tidak menghambat operasional pemasukan dan pengeluaran barang,” katanya dalam keterangan resmi, Kamis (19/9/2019).

Baca Juga: Lihat Perkembangan Neraca Perdagangan, Apindo Khawatir

Mardiasmo melanjutkan keunggulan dari Kawasan Berikat Mandiri adalah pelayanan rutin atas pemasukan barang dilakukan secara mandiri oleh perusahaan penerima fasilitas atas persetujuan DJBC. Pelayanan itu mencakup pengecekan kebenaran sarana pengangkut serta kesesuaian dan kebutuhan tanda pengaman, pelepasan tanda pengaman, dan pemantauan pelaksanaan stripping.

Selain itu, kegiatan pengeluaran barang – yang terdiri dari pemantauan pelaksanaan stuffing barang, pelekatan tanda pengaman, dan pengecekan saat keluar barang termasuk saat ekspor – juga dapat dilakukan oleh perusahaan yang masuk dalam skema Kawasan Berikat Mandiri.

Untuk menjaga kepatuhan pengguna jasa, kegiatan mandiri yang dilakukan perusahaan penerima fasilitas Kawasan Berikat Mandiri harus dilaporkan secara real time. Mekanisme pelaporan menggunakan aplikasi gate mandiri yang terhubung dengan sistem informasi kepabeanan atau CEISA di Tempat Penimbunan Berikat.

Baca Juga: Ini 7 Rencana Aksi Ditjen Bea Cukai Tertibkan Importir Nakal

“Untuk tetap memastikan pengawasan tetap dijalankan, DJBC mengubah sistem pengawasan menjadi berbasis manajemen risiko serta memanfaatkan teknologi dan informasi,” ungkap Mardiasmo.

Sebagai informasi, statistik DJBC menunjukan saat ini terdapat 1.372 Kawasan Berikat di seluruh Indonesia yang telah berkontribusi terhadap perekonomian. Total ekspor Kawasan Berikat senilai US$47,12 miliar atau Rp662 triliun dan total investasi Kawasan Berikat senilai Rp178,47 triliun.

Dari total Kawasan Berikat tersebut, telah ditetapkan sebanyak 119 Kawasan Berikat Mandiri yang diluncurkan pada hari ini. Jumlah ini telah melebihi target yang ditetapkan dalam roadmap Kawasan Berikat Mandiri sebanyak 100 Kawasan Berikat. (kaw)

Baca Juga: Pantau Ekspor-Impor, Indonesia & Singapura Teken MoU Pertukaran Data

“Kawasan Berikat Mandiri menawarkan berbagai keunggulan dibandingkan fasilitas yang terdahulu. Bea Cukai telah menciptakan konsep pengawasan yang tidak menghambat operasional pemasukan dan pengeluaran barang,” katanya dalam keterangan resmi, Kamis (19/9/2019).

Baca Juga: Lihat Perkembangan Neraca Perdagangan, Apindo Khawatir

Mardiasmo melanjutkan keunggulan dari Kawasan Berikat Mandiri adalah pelayanan rutin atas pemasukan barang dilakukan secara mandiri oleh perusahaan penerima fasilitas atas persetujuan DJBC. Pelayanan itu mencakup pengecekan kebenaran sarana pengangkut serta kesesuaian dan kebutuhan tanda pengaman, pelepasan tanda pengaman, dan pemantauan pelaksanaan stripping.

Selain itu, kegiatan pengeluaran barang – yang terdiri dari pemantauan pelaksanaan stuffing barang, pelekatan tanda pengaman, dan pengecekan saat keluar barang termasuk saat ekspor – juga dapat dilakukan oleh perusahaan yang masuk dalam skema Kawasan Berikat Mandiri.

Untuk menjaga kepatuhan pengguna jasa, kegiatan mandiri yang dilakukan perusahaan penerima fasilitas Kawasan Berikat Mandiri harus dilaporkan secara real time. Mekanisme pelaporan menggunakan aplikasi gate mandiri yang terhubung dengan sistem informasi kepabeanan atau CEISA di Tempat Penimbunan Berikat.

Baca Juga: Ini 7 Rencana Aksi Ditjen Bea Cukai Tertibkan Importir Nakal

“Untuk tetap memastikan pengawasan tetap dijalankan, DJBC mengubah sistem pengawasan menjadi berbasis manajemen risiko serta memanfaatkan teknologi dan informasi,” ungkap Mardiasmo.

Sebagai informasi, statistik DJBC menunjukan saat ini terdapat 1.372 Kawasan Berikat di seluruh Indonesia yang telah berkontribusi terhadap perekonomian. Total ekspor Kawasan Berikat senilai US$47,12 miliar atau Rp662 triliun dan total investasi Kawasan Berikat senilai Rp178,47 triliun.

Dari total Kawasan Berikat tersebut, telah ditetapkan sebanyak 119 Kawasan Berikat Mandiri yang diluncurkan pada hari ini. Jumlah ini telah melebihi target yang ditetapkan dalam roadmap Kawasan Berikat Mandiri sebanyak 100 Kawasan Berikat. (kaw)

Baca Juga: Pantau Ekspor-Impor, Indonesia & Singapura Teken MoU Pertukaran Data
Topik : bea cukai, kawasan berikat, kawasan berikat mandiri, ekspor
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Sabtu, 03 November 2018 | 13:40 WIB
WORLDWIDE TAX SYSTEM
Jum'at, 27 September 2019 | 09:54 WIB
WORLD TRANSFER PRICING
Kamis, 22 November 2018 | 16:19 WIB
WORLD TRANSFER PRICING
Jum'at, 25 Agustus 2017 | 12:05 WIB
WORKSHOP PAJAK INTERNASIONAL
berita pilihan
Senin, 03 Oktober 2016 | 20:23 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Selasa, 04 Oktober 2016 | 17:55 WIB
INSENTIF PENDIDIKAN
Selasa, 13 September 2016 | 14:15 WIB
KINERJA BUMN
Senin, 03 Juli 2017 | 10:30 WIB
STRATEGI MAKRO
Minggu, 31 Juli 2016 | 12:19 WIB
FASILITAS IMPOR
Selasa, 18 April 2017 | 17:49 WIB
KETENTUAN PP 18 TAHUN 2015
Senin, 08 Mei 2017 | 16:57 WIB
KEUANGAN PUBLIK
Selasa, 11 April 2017 | 14:01 WIB
WAMENKEU:
Rabu, 18 Oktober 2017 | 17:29 WIB
DESENTRALISASI FISKAL
Selasa, 13 September 2016 | 13:01 WIB
SHORTFALL PAJAK