Dapatkan Aplikasi DDTC News di App Store
Dapatkan Aplikasi DDTC News di Playstore
Ilustrasi.
JAKARTA, DDTCNews – Kementerian PPN/Bappenas memandang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 harus menjadi landasan bagi capres dan cawapres dalam menyusun visi dan misinya.
Setelah digelarnya Pilpres 2024, presiden dan wakil presiden terpilih nantinya dapat menjabarkan visi dan misinya secara lebih lanjut dalam RPJMN. Dengan demikian, ada fleksibilitas bagi pemerintahan selanjutnya untuk membuat kebijakan.
"RPJPN akan diterjemahkan dalam RPJMN yang sifatnya 5 tahunan. Ini nanti akan mengakomodasi visi dan misi presiden dan wakil presiden terpilih, tetapi tetap dalam koridor untuk menerjemahkan tujuan pembangunan untuk mencapai Indonesia Emas," kata Deputi Bidang Ekonomi Bappenas Amalia Adininggar Widyasanti, dikutip pada Jumat (25/8/2023).
Secara umum, lanjut Amalia, RPJPN 2025-2045 bahal memuat tujuan dari dibentuknya Indonesia serta visi, misi, strategi pembangunan untuk mencapai Indonesia Emas pada 2045.
Sementara itu, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menuturkan RPJPN 2025-2045 penting untuk disusun mengingat Indonesia saat ini sudah tidak memiliki garis besar haluan negara (GBHN) seperti pada masa Orde Baru.
"Kita perlu merumuskan pembangunan jangka panjang nasional 20 tahun mendatang. Bagaimanapun arah bangsa ini harus ada. Dengan percepatan ekonomi global, ketidakpastian, dan lain-lain, kita perlu punya arah dan visi ke depan yang lebih baik," ujarnya.
Untuk diketahui, RUU RPJPN termasuk salah satu dari 3 RUU yang diusulkan oleh pemerintah untuk dimasukkan dalam Program Legislasi Nasional (prolegnas) Prioritas 2023.
Selain RUU RPJPN 2025-2045, RUU yang dimasukkan dalam Prolegnas Prioritas 2023 yakni RUU Penilai dan RUU Pengelolaan Ruang Udara Nasional. (rig)
Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
