Ilustrasi.
PARIS, DDTCNews - Menteri PPN/Bappenas Suharso Monoarfa berpandangan Indonesia perlu menjadi anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) dalam rangka mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.
Guna mendukung proses aksesi Indonesia menjadi anggota OECD, Suharso mengatakan pemerintah tengah menyusun peta jalan yang terintegrasi dengan dokumen perencanaan baik di pusat maupun di daerah.
"Dengan bergabung dengan OECD, akan memberikan peluang besar untuk kami mereformasi dan mengubah Indonesia ke standar internasional dalam aspek-aspek tersebut," kata Suharso, dikutip Sabtu (7/10/2023).
Peta jalan yang disusun pemerintah selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 yang akan segera diundangkan. Dalam dokumen tersebut, perekonomian Indonesia ditargetkan tumbuh 6% hingga 7% dan mampu lepas dari middle income trap pada 2045.
"Kami memiliki pekerjaan rumah yang harus dilakukan, mengenai pengembangan ekonomi biru, ekonomi hijau, keluar dari jebakan pendapatan menengah, dan banyak lainnya," kata Suharso.
Selain menyusun peta jalan, pemerintah juga akan membentuk komite nasional yang bertugas mengidentifikasi policy gap, sektor, dan isu yang dapat diselesaikan secara cepat sebagai persiapan menjadi anggota OECD.
Pembentukan komitmen tersebut diharap Indonesia dapat mempercepat proses adopsi standar OECD sehingga Indonesia mampu menjadi anggota dalam kurun waktu 4 tahun saja, tidak sampai 7 tahun sebagaimana yang dialami oleh negara-negara lainnya.
Pemerintah mencatat dari total 200 standar yang perlu diadopsi, Indonesia telah mengadopsi 15 standar. Adapun standar yang perlu diadopsi mencakup aspek perpajakan, BUMN, pengadaan barang dan jasa, dan lain-lain. (sap)Bappenas: Indonesia Perlu Gabung OECD Untuk Jadi Negara Maju