Review
Kamis, 21 Oktober 2021 | 07:00 WIB
LAPORAN DDTC DARI VIENNA
Selasa, 19 Oktober 2021 | 09:30 WIB
KONSULTASI PAJAK
Senin, 18 Oktober 2021 | 11:42 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 17 Oktober 2021 | 09:00 WIB
Kepala KPP Madya Dua Jakarta Selatan II Kurniawan:
Fokus
Data & Alat
Rabu, 20 Oktober 2021 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 20 OKTOBER - 26 OKTOBER 2021
Rabu, 13 Oktober 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 13 OKTOBER - 19 OKTOBER 2021
Rabu, 06 Oktober 2021 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 6-12 OKTOBER 2021
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Reportase
Perpajakan.id

Banyaknya Pengecualian PPN Sebabkan Ketimpangan Antarsektor Usaha

A+
A-
0
A+
A-
0
Banyaknya Pengecualian PPN Sebabkan Ketimpangan Antarsektor Usaha

Plt Kepala Pusat Kebijakan Pendapatan Negara (PKPN) BKF Pande Putu Oka Kusumawardani

JAKARTA, DDTCNews - Pengurangan atas jenis barang dan jasa yang dikecualikan dari PPN seperti yang diusulkan pemerintah pada RUU KUP diperlukan untuk menciptakan perlakuan pajak yang lebih adil antarsektor ekonomi.

Plt Kepala Pusat Kebijakan Pendapatan Negara (PKPN) BKF Pande Putu Oka Kusumawardani mencatat masih terdapat beberapa sektor perekonomian yang kontribusi PPN-nya jauh lebih rendah bila dibandingkan dengan kontribusinya terhadap PDB.

"Banyaknya pengecualian atas barang dan jasa serta fasilitas menciptakan distorsi dan ketimpangan kontribusi sektor usaha terhadap PDB ketimbang penerimaan PPN," katanya dikutip pada Minggu (12/9/2021).

Baca Juga: Cara Mengajukan Pengukuhan PKP Bagi Pengusaha Kecil

Setidaknya terdapat lima sektor yang memiliki kontribusi minim terhadap realisasi PPN dalam negeri. Kelima sektor tersebut antara lain sektor pertanian, pertambangan, jasa keuangan, jasa pendidikan, dan jasa kesehatan.

Sektor pertanian yang notabene adalah sektor terbesar keempat di Indonesia dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 13,6% ternyata hanya berkontribusi sebesar 1,7% terhadap penerimaan PPN pada 2016 hingga 2019.

Sektor pertambangan yang berkontribusi sebesar 7,8% terhadap PDB hanya memberikan sumbangsih PPN dalam negeri sebesar 2,1%. Jasa keuangan yang memiliki kontribusi terhadap PDB sebesar 4,4% hanya berkontribusi sebesar 1,3% terhadap realisasi PPN.

Baca Juga: Soal Solusi 2 Pilar Atas Digitalisasi Ekonomi, Ini Kata Dirjen Pajak

Sementara itu, jasa pendidikan dan kesehatan tercatat hanya memberikan kontribusi masing-masing sebesar 0,1% terhadap penerimaan PPN dalam negeri. Untuk itu, pemerintah melakukan reformasi kebijakan PPN melalui RUU KUP.

Sebagai informasi, pemerintah berencana menerapkan skema PPN multitarif dengan range 5% hingga 25%. Pemerintah juga mewacanakan kenaikan tarif PPN dari 10% menjadi 12% dan mengurangi barang dan jasa yang dikecualikan dari PPN. (rig)

Baca Juga: Alokasi Insentif Usaha Terealisasi 96,7%, Sri Mulyani: Hampir Selesai
Topik : kemenkeu, pengecualian PPN, PPN, pajak, kebijakan pajak, nasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Adella Riska Putri

Minggu, 12 September 2021 | 23:19 WIB
Kelemahan dari sistem PPN di Indonesia ini hanya satu yaitu masih banyak pengecualian PPN, sehingg cukup menghambat reformasi PPN yang ingin dilakukan
1

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 25 Oktober 2021 | 10:30 WIB
REPUBLIK CEKO

Kasus Covid-19 Masih Tinggi, Pembebasan PPN Diperpanjang

Senin, 25 Oktober 2021 | 10:00 WIB
KANADA

Rasio Utang Melonjak, Orang Kaya Bakal Kena Pajak Lebih Besar

Senin, 25 Oktober 2021 | 08:09 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Wewenang Sita dan Blokir Harta WP Tersangka, Ini Penjelasan DJP

Minggu, 24 Oktober 2021 | 16:00 WIB
PROVINSI DKI JAKARTA

Setoran Pajak Sektor Jasa Hotel, Restoran, dan Hiburan Masih Tertekan

berita pilihan

Senin, 25 Oktober 2021 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK

Cara Mengajukan Pengukuhan PKP Bagi Pengusaha Kecil

Senin, 25 Oktober 2021 | 14:55 WIB
DIGITALISASI EKONOMI

Soal Solusi 2 Pilar Atas Digitalisasi Ekonomi, Ini Kata Dirjen Pajak

Senin, 25 Oktober 2021 | 14:15 WIB
AGENDA PAJAK

Ada Kuliah Umum Soal Pajak Syariah, Tertarik?

Senin, 25 Oktober 2021 | 14:00 WIB
KONSENSUS PAJAK GLOBAL

Pilar 1 Tercapai, 5 Negara Masih Boleh Kenakan Pajak Digital Sendiri

Senin, 25 Oktober 2021 | 13:47 WIB
APBN KITA

Soal Kenaikan Tarif Cukai Rokok 2022, Begini Penjelasan Pemerintah

Senin, 25 Oktober 2021 | 13:30 WIB
FILIPINA

Kegiatan Ekonomi Membaik, Setoran 'Pajak Dosa' Meningkat 19%

Senin, 25 Oktober 2021 | 13:22 WIB
UU HPP

Soal UU HPP, Dirjen Pajak: Pemerintah Lakukan Persiapan

Senin, 25 Oktober 2021 | 13:17 WIB
APBN KITA

Penerimaan PPh OP Masih Minus 0,3%, Begini Penjelasan Dirjen Pajak