KEBIJAKAN FISKAL

Banyak Pihak Soroti Kebijakan Fiskal, Begini Kata Menkeu

Redaksi DDTCNews | Rabu, 13 Maret 2019 | 16:50 WIB
Banyak Pihak Soroti Kebijakan Fiskal, Begini Kata Menkeu

Menkeu Sri Mulyani Indrawati saat menyampaikan sambutan dalam dialog ekonomi di Universitas Tarumanegara, Jakarta. (Foto: Das/DDTCNews)

JAKARTA, DDTCNews—Organisasi non-pemerintah yang menyoroti kebijakan fiskal kembali bertambah, yang terbaru adalah Lembaga Kajian Pajak dan Kepabeanan (LKPK). Lalu apa komentar otoritas fiskal?

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mempunyai pandangan terkait dengan mulai tumbuhnya kesadaran fiskal di masyarakat. Hal itu merupakan pertanda baik untuk mengawal kebijakan anggaran ke depan.

"Saya berterima kasih ada yang inisiatif melakukan berbagai macam upaya membantu pemerintah dalam menjelaskan berbagai kebijakan fiskal, terutama masalah perpajakan,” katanya dalam dialog Kebijakan Fiskal 2019 di Universitas Tarumanegara, Rabu (13/3/2019).

Baca Juga:
Hadiri Sidang MK, Sri Mulyani Beri Penjelasan Soal Anggaran Bansos

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu mengatakan memperbanyak saluran informasi terkait dengan kebijakan fiskal merupakan hal yang strategis. Dengan banyaknya saluran informasi yang dapat diandalkan, literasi fiskal masyarakat diharapkan meningkat.

Menurutnya, persoalan fiskal tidak hanya berkutat pada aspek penerimaan dan belanja semata. Lebih dari itu, APBN merupakan alat untuk menjaga ekonomi nasional tetap berdenyut untuk mendukung pembangunan.

“Saya berikan apresiasi kalau ada yang ingin sampaikan kepada publik berbagai kebijakan atau bahkan isu-isu mulai dari yang sifatnya strategis hingga yang bersifat teknis baik kepada masyarakat dan juga dunia usaha,” tandasnya.

Baca Juga:
Sri Mulyani: APBN 2025 Beri Ruang untuk Program Pemerintah Berikutnya

Pada kesempatan sama, Ketua LKPK Susy Suryani yang juga seorang konsultan pajak mengatakan forum dialog kebijakan fiskal kali ini sebagai momentum awal. Ke depan, berbagai kegiatan dan kajian akan dilakukan sebagai bentuk kepedulian pada kebijakan fiskal.

“Secara singkat kenapa lembaga ini hadir harapannya dengan Lembaga Kajian Pajak dan Kepabeanan, profesi konsultan pajak mempunyai ruang untuk memberi sumbangsih kepada pemerintah khususnya terhadap masalah-masalah yang bersifat teknis dan spesifik,” katanya. (Bsi)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Jumat, 19 April 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Penghitungan PPh 21 atas Upah Borongan di atas Rp 2,5 Juta per Hari

Jumat, 19 April 2024 | 10:45 WIB RENCANA KERJA PEMERINTAH 2025

Longgarkan Ruang Fiskal, Defisit APBN 2025 Dirancang 2,45-2,8 Persen

Jumat, 19 April 2024 | 10:30 WIB PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Pemprov Kaltim Atur Ulang Ketentuan Pajak Daerah, Ini Perinciannya

Jumat, 19 April 2024 | 10:00 WIB KEPATUHAN PAJAK

Jelang Deadline, DJP Ingatkan WP Segera Sampaikan SPT Tahunan Badan

Jumat, 19 April 2024 | 09:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Pembentukan Badan Otorita Penerimaan Negara Masuk Draf RKP 2025

Jumat, 19 April 2024 | 09:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Ada Kebijakan DHE, Airlangga Klaim Nilai Tukar Rupiah Masih Terkendali

Jumat, 19 April 2024 | 08:00 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Begini Imbauan Ditjen Pajak soal Perpanjangan Penyampaian SPT Tahunan

Jumat, 19 April 2024 | 07:30 WIB LITERATUR PAJAK

Sambut Hari Kartini, DDTC Hadirkan Diskon untuk Perempuan Indonesia

Kamis, 18 April 2024 | 18:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Antisipasi Dampak Iran-Israel, Airlangga: Masih Tunggu Perkembangan

Kamis, 18 April 2024 | 17:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Salah Lapor SPT Tahunan? DJP: Tenang, Masih Bisa Pembetulan